RRI.CO.ID, Bintuni – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, Rabu 11 Februari 2026. Penyerahan DPA tersebut menandai dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan anggaran tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

Sejumlah Kepala OPD menerima secara simbolis DPA Tersebut. Penyerahan dilakukan kepada Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perhubungan, Distrik Meyado, Distrik Sumuri, dan Distrik Bintuni.

Dalam sambutannya, Bupati Yohanis Manibuy menegaskan bahwa penyerahan DPA merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, anggaran adalah instrumen kebijakan publik yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, alokasi APBD Tahun 2026 diarahkan secara selektif dan terukur untuk membiayai program dan kegiatan seluruh OPD. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas, produktivitas, dan pemerataan pembangunan.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian belanja di sejumlah sektor sebagai langkah pengendalian fiskal agar anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

“DPA bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak kinerja antara Pemerintah Daerah dan perangkat daerah. DPA menjadi dasar hukum sekaligus pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Bupati meminta seluruh kepala dinas, badan, bagian, dan sekretariat selaku pengguna anggaran untuk menunjukkan keseriusan, kepemimpinan, serta komitmen tinggi dalam mengelola anggaran. Setiap OPD diminta mempersiapkan langkah-langkah strategis sejak awal tahun agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tengah menjalani pemeriksaan awal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak 2 Februari hingga 3 Maret 2026. Ia meminta seluruh OPD mendukung proses pemeriksaan dengan melengkapi data dan dokumen yang diminta secara tepat waktu, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LPJ) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari penyusunan LKPD 2025.

Terkait pelaksanaan anggaran 2026, setiap OPD diminta segera mengajukan Uang Persediaan (UP) dengan melengkapi seluruh persyaratan sesuai surat permintaan data dari Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah. Bupati menegaskan bahwa apabila satu saja persyaratan belum terpenuhi, maka proses pencairan UP akan ditunda.

“Saya minta BPKAD ketat dalam menyeleksi syarat pengajuan UP. Jika satu saja syarat belum terpenuhi, maka pencairan ditunda sampai semua syarat dipenuhi,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar segera menyampaikan SPT Pajak Tahunan ASN melalui Coretax Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 28 Februari 2026 sebagai bentuk keteladanan dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Yohanis Manibuy mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk terus bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas demi terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang SERASI sesuai visi pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRK Teluk Bintuni Budi Irianto Nawarisa, Plh. Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Yahanis Manobi, Anggota DPRK Teluk Bintuni Daniel Dudung dan Jefri Orocomna, Pasiter Kodim 1806/TB Kapten Inf. Nurhan, Wakapolres Teluk Bintuni Kompol Alexander Putra, para pimpinan OPD, serta para kepala distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.