RRI.CO.ID, Bintuni — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Teluk Bintuni melakukan peninjauan ke kawasan perumahan nelayan di Komplek Tahiti pada Rabu 1 April 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala DPKP, Moses Koropasi, bersama tim verifikasi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Papua II Manokwari.

Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk memverifikasi rumah warga calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari sosialisasi rencana besar Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk menata ulang kawasan perumahan Tahiti agar lebih tertata dan layak huni pada tahun 2027.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait kondisi permukiman, khususnya di Komplek Manggalima Tahiti yang selama ini dinilai belum tersentuh bantuan perumahan layak huni. Salah satu warga, Isak Nawarisa, mengungkapkan bahwa masyarakat Suku Sebyar yang mendiami kawasan tersebut belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.

Ia menjelaskan, kondisi jalan utama kampung yang terbuat dari papan kayu kini sudah banyak yang rusak. Rumah-rumah panggung milik warga juga sebagian besar dalam kondisi rapuh dan hampir roboh. Bahkan, beberapa rumah hanya diperbaiki secara seadanya dengan material yang terbatas.

Selain itu, warga juga menghadapi kesulitan akses air bersih. Mereka terpaksa mengambil air dari sumber di gunung dengan peralatan sederhana. Sebagian warga juga membuat sumur bor di bawah rumah, meski airnya kerap tercampur dengan limbah rumah tangga.

“Kami yang mendiami tempat ini dari Suku Sebyar belum diperhatikan. Kami sudah berkali-kali mengajukan permohonan hingga ke DPR, tetapi belum ada tindak lanjut,” Ujar Isak.

Ia juga menambahkan bahwa wilayah mereka berada di sekitar area pengembangan gas LNG Tangguh, sehingga seharusnya mendapat perhatian lebih, terutama dalam penyediaan air bersih.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPKP Moses Koropasi menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kawasan Tahiti. Ia mengaku memiliki visi untuk mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi lebih baik.

Menurutnya, terdapat dua tahap rencana yang akan dilakukan. Tahap pertama adalah pengajuan program melalui aplikasi SiBaru dari kementerian, yang menjadi dasar kehadiran tim verifikasi BSPS saat ini. Tahap kedua adalah penataan ulang kawasan Tahiti seluas 19 hektare yang telah didesain oleh staf khusus balai perumahan provinsi dan direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.

Pemerintah pusat melalui P3KP juga akan menyalurkan bantuan BSPS kepada ratusan rumah di Teluk Bintuni. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan persyaratan tertentu bagi penerima bantuan.