Pemprov Sulut Tegaskan Pasokan Cabai dari Probolinggo Bukan Abaikan Petani Lokal

RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa pasokan cabai rawit merah dari Probolinggo, Jawa Timur, melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) bukan bertujuan mengesampingkan petani lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Rahel Rotinsulu, menjelaskan bahwa pasokan dari luar daerah terpaksa dilakukan untuk menjaga ketersediaan barang di tengah menurunnya produksi cabai, baik di tingkat lokal maupun sentra produksi seperti Gorontalo.

"Memang kegiatan ini bukan dalam maksud untuk mengganggu atau mengesampingkan petani lokal. Tetapi kita menambah pasokan karena kebutuhan masyarakat Sulut itu banyak dan tinggi," kata Rahel, saat diwawancara media, di Pasar Bersehati Manado, Senin, 21 September 2026 .

Menurut Rahel, tingginya konsumsi cabai masyarakat Sulut yang tidak diimbangi stok cukup berpotensi memicu lonjakan harga yang membebani warga. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk melakukan intervensi pasokan.

"Sekali lagi tidak ada maksud mengesampingkan petani lokal, tetapi kita bermaksud menyeimbangkan harga, menambah pasokan, serta menekan angka inflasi di Sulawesi Utara," ujarnya.

Ia membeberkan, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas utama pendorong inflasi di daerah.

"Pendorong inflasi yang paling utama dan tinggi adalah cabai rawit merah dengan andil 0,33%. Jadi tentu harus ada intervensi dari pemerintah yang bekerja sama dengan TPID dan Bank Indonesia," lanjut Rahel.

Pada FDP tahap kedua ini, sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah didatangkan dari Probolinggo, meningkat dibanding tahap pertama sebanyak 2,4 ton. Pasokan ini diprioritaskan untuk lima pasar besar di Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kotamobagu, dengan alokasi khusus Kota Manado mencapai 1,2 ton.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Purwanto, menegaskan dukungan penuh BI bersama TPID Provinsi Sulut dan Kota Manado dalam menjaga ketersediaan barang serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Salah satu langkah yang kami lakukan adalah mendukung pasokan cabai dari Probolinggo melalui fasilitasi distribusi pangan ini," kata Purwanto.

Ia menambahkan, pihak BI dan TPID akan mengevaluasi pelaksanaan FDP tahap kedua ini guna menentukan langkah intervensi selanjutnya.

"Nanti kita evaluasi lagi sesuai perkembangan harga dan kebutuhan pasar, apakah pasokan perlu ditambah ke depan atau didistribusikan ke lokasi lain," katanya menjelaskan.

Terkait kemungkinan dilanjutkannya FDP ke tahap ketiga, Rahel Rotinsulu menyebut hal tersebut masih mempertimbangkan kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

"Nanti kalau memungkinkan untuk ada tahap ketiga, baik dari BI maupun Bapanas, tetap akan kita usahakan," ujar Rahel.