Kementerian HAM dan Pemkab Minahasa Bahas Penguatan HAM

RRI.CO.ID, Minahasa - Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mendorong pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey bersama jajaran Kementerian HAM, Kamis (3/9/2026).

Bupati Minahasa menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah yang membawahi wilayah kerja Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Mangatas Nadeak, S.Pd., SH., MH., bersama Koordinator Wilayah Kerja HAM Sulawesi Utara Edwin Lodewyk Metusala, SH. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Minahasa.

Bupati Robby Dondokambey menyambut baik kunjungan jajaran Kementerian HAM dan menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat penting dalam memastikan pembangunan tetap berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

Menurutnya, aspek HAM perlu menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga perlu terus diperkuat untuk memastikan hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berupaya menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemenuhan hak masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Robby.

Bupati menegaskan, Pemkab Minahasa berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Seluruh masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan serta memenuhi hak-haknya.

Penguatan koordinasi dengan Kementerian HAM juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Berbagai kebijakan daerah akan terus diarahkan agar selaras dengan prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM di wilayah Sulawesi Utara.

Sinergi antara Kementerian HAM dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program terkait HAM. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis HAM.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan pertukaran informasi mengenai sejumlah hal strategis terkait pemajuan HAM di Kabupaten Minahasa. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan Kementerian HAM.

Pemkab Minahasa berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Jeff Assa)