RRI.CO.ID, Blitar - Petani di Kabupaten Blitar Jawa Timur kembali menyuarakan persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah.
Aspirasi tersebut disampaikan saat ratusan petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menggelar aksi memperingati Hari Tani di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro pada Senin (21/9/2026).
Dalam aksinya, petani meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian konflik lahan perkebunan yang menurut mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Koordinator Lapangan Aksi Mada Nova Nur Khalifah mengatakan, persoalan konflik agraria menjadi salah satu isu yang terus mereka perjuangkan dalam setiap momentum Hari Tani.
Menurutnya, petani membutuhkan kepastian mengenai proses penyelesaian sengketa lahan yang selama ini belum menemui titik akhir.
"Tahun ini harapan kami menjadi tahun terakhir daripada janji-janji yang telah disampaikan GTRA. Karena setiap tahun kami hanya dijanjikan," ujar Mada, Senin (21/9/2026).
Petani juga menyoroti transparansi penanganan konflik agraria yang dilakukan pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA.
Mada mengatakan, pihaknya meminta adanya laporan perkembangan penanganan konflik secara berkala agar petani mengetahui sejauh mana proses yang telah dilakukan pemerintah.
"Kami meminta progress report GTRA itu transparan, setiap bulan harus ada laporan. Karena selama ini kami merasa tidak ada transparansi terkait kinerja GTRA," katanya.
Ia menyebut, dalam aksi tersebut petani juga menyampaikan usulan agar dibentuk badan baru yang secara khusus menangani persoalan reforma agraria.
"Sebenarnya kami sudah tidak percaya dengan GTRA. Makanya kami menuntut agar dibentuk badan baru terkait penanganan reforma agraria," ujarnya.
Selain persoalan konflik lahan, petani meminta pemerintah daerah turut mengawal kebijakan reforma agraria di tingkat pusat yang dinilai berkaitan dengan penyelesaian persoalan pertanahan di daerah.
Aspirasi petani tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemkab Blitar. Menurut Mada, pemerintah daerah berkomitmen mengawal persoalan agraria dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Bupati Blitar.
"Kami akan dijadwalkan bertemu dengan Bupati untuk membahas masalah agraria di Kabupaten Blitar pekan depan. Semoga hasilnya berpihak kepada para petani," terang dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar Suhendro Winarso mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong percepatan reforma agraria melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Ia menyebut, sejumlah persoalan reforma agraria di beberapa wilayah Kabupaten Blitar telah ditangani. Namun, proses penyelesaiannya tidak bisa disamakan karena setiap lokasi memiliki persoalan dan karakteristik yang berbeda.
"Lokasinya beda-beda, kadang inilah yang membuat penyelesaiannya juga berbeda-beda," kata Suhendro.
Pemkab, lanjutnya, menerima aspirasi yang disampaikan para petani. Namun, pemerintah tetap perlu melakukan pendalaman data sebelum menentukan langkah penanganan terhadap masing-masing persoalan.
"Kami terima baik semua aspirasi, tapi tentunya ada pendalaman data yang harus kami lakukan. Dan yang harus dipahami bersama, posisi pemerintah daerah adalah fasilitasi reforma agraria," ujarnya.
Suhendro menjelaskan, penyelesaian persoalan pertanahan melibatkan kewenangan yang berjenjang, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan setiap langkah yang dilakukan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
"Kami harus bertindak sesuai regulasi. Minggu depan kami jadwalkan audiensi dengan mereka," ucapnya.
Ia menambahkan, persoalan pertanahan di Kabupaten Blitar cukup kompleks. Pemkab Blitar, menurutnya, terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses reforma agraria sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Permasalahan pertanahan di Blitar sangat kompleks. Selama ini Pemkab sudah melakukan berbagai upaya untuk percepatan reforma agraria," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....