RRI.CO.ID, Pasuruan - Buntut kejadian peluru nyasar yang kembali terjadi di wilayah Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok beberapa waktu lalu, puluhan warga terdampak bersama perwakilan desa-desa lain di Kecamatan Lekok dan Nguling kembali "Curhat" ke Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Rabu (5/8/2026).

Puluhan warga tersebut ditemui Bupati Rusdi dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Pasuruan.

Pantauan di lokasi, audiensi berlangsung terbuka. Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari rasa takut saat latihan militer berlangsung hingga permintaan agar kegiatan latihan dihentikan sementara sampai ada evaluasi menyeluruh serta jaminan keamanan bagi masyarakat.

Sekretaris Desa Alastlogo, Sugiyanto mengatakan masyarakat berharap latihan militer tidak dilaksanakan sebelum sistem pengamanannya benar-benar dievaluasi.

“Jujur kami ke sini ingin mengadu supaya Pak Bupati menyampaikan kepada atasan. Setidaknya kalau ada latihan, aspek keamanannya benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Senada dengan Sugiyanto, warga desa alastlogo, Imam (47) meminta pemerintah terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, insiden peluru nyasar telah berulang kali terjadi dan membuat masyarakat hidup dalam rasa cemas.

“Kejadian ini bukan yang pertama. Ini terjadi berulang, keselamatan warga jadi taruhannya, dan kami khawatir kejadian kelam Alastlogo kembali terulang,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Mas Rusdi mengatakan dirinya memahami keresahan warga. Namun, ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena melibatkan pemerintah pusat dan TNI Angkatan Laut.

“Yang menjadi permasalahan ini adalah persoalan lintas instansi. Kalau persoalan ini kewenangan kabupaten, saya jamin besok selesai,” kata Rusdi.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak pernah tinggal diam. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mencari jalan keluar, mulai dari membangun komunikasi dengan TNI AL hingga berkoordinasi dengan DPR RI.

“Kalau usaha, enggak usah tunggu ada korban. Kita ini sudah usaha semaksimal dan semampu kami, mulai dari koordinasi bersama TNI AL, DPR RI Komisi I dan Komisi II. Namun pada intinya memang belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Rusdi mengungkapkan, Pemkab Pasuruan juga pernah mengusulkan sejumlah alternatif penyelesaian. Salah satunya melalui pendataan rumah warga di kawasan terdampak, disertai usulan agar tidak ada lagi pembangunan rumah baru di lokasi tersebut.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah mengusulkan agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat tetap dipenuhi, mulai dari akses jalan, listrik, air bersih, pendidikan, hingga pengaturan agar lokasi latihan tidak berada dekat dengan permukiman warga.

Namun hingga kini, usulan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

“Kita ini sudah habis-habisan memperjuangkan aspirasine masyarakat kita. Saya sederhana saja, kalau memang ada yang bisa dikompromikan, monggo kita komunikasikan bersama. Dari pihak AL meminta seperti apa, masyarakat menghendaki apa, mari kita cari titik temu bersama,” tegasnya.