RRI.CO.ID, Malang - Tingginya SILPA dan masih kosongnya puluhan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Malang menjadi sorotan utama dalam Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengatakan hampir seluruh fraksi DPRD Kota Malang memberikan catatan terhadap dua persoalan tersebut. Pemkot Malang pun menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ali menyebut terdapat sekitar 79 posisi jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemkot Malang. Kondisi tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.
"Bagian dari ini juga memperkuat kami untuk segera, karena menjadi rekomendasi resmi dari hampir seluruh fraksi, terkait dengan 79 kekosongan posisi yang ada di Pemerintah Kota Malang," ujar Ali, Selasa 28 Juli 2026.
Selain persoalan jabatan, Ali mengakui tingginya SILPA menjadi catatan penting. SILPA Pemkot Malang disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar atau sekitar 11 persen.
Menurutnya, tingginya SILPA menunjukkan masih adanya hak masyarakat atau agenda pembangunan yang belum dapat direalisasikan secara maksimal.
"Ada hak-hak masyarakat yang harus kita kembalikan. Ada agenda-agenda yang seharusnya sampai ke masyarakat akhirnya tertunda. Ini yang nanti menjadi evaluasi utama bagi kami," katanya.
Ali menegaskan, rekomendasi DPRD terkait SILPA dan kekosongan jabatan akan menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah pada tahun anggaran 2027. Ia berharap perbaikan tata kelola pemerintahan dapat mendorong pelayanan publik yang lebih optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....