RRI.CO.ID, Blitar - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Blitar akan dituntaskan pada 2026.

Kepastian itu ditandai dengan penambahan kuota program bedah rumah dari Pemerintah Pusat sebanyak 444 unit.

Tambahan tersebut membuat total bantuan bedah rumah yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Kota Blitar tahun ini meningkat dari semula 300 unit menjadi 744 unit.

Komitmen tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Menurut Maruarar, keputusan menambah kuota diambil setelah menerima laporan bahwa masih terdapat ratusan rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan perbaikan. Ia menegaskan, seluruh sisa RTLH di Kota Blitar harus dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Kalau masih ada 444 rumah yang belum tertangani, maka harus kita selesaikan tahun ini juga. Saya ingin persoalan rumah tidak layak huni di Kota Blitar tuntas," ujar Maruarar, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan mencapai 837 unit. Sebelum adanya tambahan kuota, sebanyak 393 unit telah memperoleh bantuan, yang terdiri atas 300 unit dari Pemerintah Pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, serta tujuh unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Maruarar mengatakan, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah yang diperbaiki. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja.

Ia menargetkan pelaksanaan program tambahan bedah rumah tersebut mulai berjalan pada 10 Juli 2026 dan seluruh pekerjaan harus selesai paling lambat pada 10 Oktober 2026.

"Kita punya target yang jelas. Program dimulai 10 Juli dan seluruh pekerjaan harus sudah selesai pada 10 Oktober 2026," katanya.

Selain mempercepat pengentasan RTLH, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pola padat karya. Warga penerima bantuan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan maupun perbaikan rumah.

Salah satu penerima manfaat, Broto, mengaku bersyukur karena selain memperoleh bantuan perbaikan rumah, dirinya juga mendapat kesempatan bekerja dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami sangat berterima kasih karena rumah kami diperbaiki, sekaligus kami juga bisa bekerja," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar turut mengapresiasi inovasi kelompok masyarakat di Kota Blitar yang melakukan pembelian material bangunan secara kolektif. Langkah itu dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan material lain, seperti semen dan cat, guna meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki.