BPS: Sensus Ekonomi Tidak Terkait Pajak, Pelaku Usaha Diminta Tak Khawatir

RRI.CO.ID, Malang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan penarikan pajak maupun pemeriksaan usaha. Penegasan ini disampaikan menyusul masih adanya keraguan sebagian pelaku usaha saat petugas melakukan pendataan lapangan.

Menurut Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, S.ST., M.Si., mengakui tingkat resistensi relatif lebih tinggi ditemukan pada usaha yang telah berbadan hukum.

"Tantangan utama kami adalah pada usaha-usaha yang berbadan hukum. Ada beberapa pengelola usaha yang mungkin belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai sensus ekonomi sehingga masih menunjukkan resistensi," paparnya dalam program Halo RRI, Kamis 18 Juni 2026.

Meski demikian, secara umum proses pendataan di Kota Batu berjalan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat.

"Saya tegaskan bahwa pendataan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan statistik, perencanaan, dan evaluasi pembangunan," kata Herlina.

Ia juga memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Data yang diberikan masyarakat bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Jadi para pelaku usaha tidak perlu khawatir karena datanya tidak akan bocor ke pihak mana pun," ujarnya.

Herlina menambahkan kualitas data sangat bergantung pada kejujuran responden. Karena itu, BPS menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan RT untuk membantu sosialisasi kepada warga.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memberikan jawaban yang benar dan sesuai kondisi riil. Jika data yang diberikan tidak akurat, maka hasil perencanaan pembangunan juga tidak akan tepat sasaran," katanya.

Menurutnya, data ekonomi yang valid akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.