RRI.CO.ID, Malang - Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan.

Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.

"UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang di menengah barangkali ekonominya sudah bagus, sedangkan yang mikro dan kecil ini memang perlu dukungan khusus," ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Ia mengatakan pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat.

Menurut Gus Kikin, kegiatan seperti Cangkrukan Ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdliyin, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil.

Gus Kikin juga menanggapi pertanyaan mengenai kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM. Ia menilai kebijakan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi para pelaku usaha.

"Kalau bisa, memang ada kebijakan khusus terkait pajak. Sebab, pelaku usaha mikro dan kecil itu sudah menghadapi beban yang cukup berat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka," terangnya.

Ia menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.