RRI.CO.ID, Batu - Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu mengapresiasi atas penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Pemerintah Kota Batu. DPRD menilai laporan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna, Juru Bicara Gabungan Fraksi DPRD Kota Batu, Sudiono, menyampaikan penghargaan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas publik.

Gabungan Fraksi juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Bagi Gabungan Fraksi-fraksi, ukuran keberhasilan utama pemerintah daerah terletak pada seberapa besar APBD mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta memastikan distribusi pembangunan yang berkeadilan,” ujar Sudiono, Rabu (17/6/2026).

DPRD menilai berbagai program pembangunan yang dijalankan melalui APBD telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Batu. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan daerah diharapkan terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Gabungan Fraksi mendorong Pemerintah Kota Batu untuk terus memperkuat tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada sektor belanja daerah, DPRD mengapresiasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan selama tahun anggaran 2025. Realisasi anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Gabungan Fraksi juga menilai pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Keterbukaan informasi dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, sisa anggaran yang tersedia pada akhir tahun dinilai dapat menjadi peluang untuk mendukung program prioritas pada tahun berikutnya. Pemanfaatannya diharapkan tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

“Pemerintah Kota harus memastikan bahwa SiLPA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program prioritas dan pemenuhan layanan dasar masyarakat,” jelas Sudiono.

Secara umum, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin guna mewujudkan pembangunan Kota Batu yang semakin maju dan sejahtera.