RRI. CO. ID, Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, kepada Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Turut hadir mendampingi Bupati Haris, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, Kepala BPPKAD Kristiana Ruliani serta Sekretaris DPRD Yulius Christian.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
"Alhamdulillah Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan opini WTP yang ke-13. Ini menjadi catatan yang baik dan merupakan bentuk kinerja dari teman-teman OPD yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mempertahankan capaian ini," ujarnya.
Bupati Haris menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan. Karena itu, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
"Kami berharap tata kelola, terutama keuangan daerah, bisa terus terpantau dengan baik. Evaluasi dari BPK menjadi bahan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem kinerja dan laporan keuangan di Kabupaten Probolinggo," katanya.
Ia juga mengapresiasi BPK Jawa Timur yang dinilai tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan masukan dan pembinaan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah.
Selain itu, Bupati Haris menekankan pentingnya keterbukaan seluruh OPD selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan tidak menutup-nutupi data yang dibutuhkan auditor.
"Saya selalu menyampaikan jangan pernah ada yang ditutup-tutupi dan jangan mempersulit proses pemeriksaan BPK. Semua OPD wajib kooperatif dalam memberikan data karena hasil evaluasi eksternal ini sangat penting untuk perbaikan ke depan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Probolinggo mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara beruntun.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Meski demikian, ia mengingatkan agar prestasi tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri.
"Kita harus semakin semangat untuk memberikan manfaat dan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....