RRI. CO. ID, Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan kebijakan penghapusan sementara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah swasta serta penyesuaian insentif guru ngaji telah melalui berbagai pertimbangan.

Hal tersebut disampaikan Aminuddin saat ditemui di gedung DPRD Kota Probolinggo, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam APBD 2026 itu tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum, hasil evaluasi, serta pembahasan bersama DPRD.

“Penetapan kebijakan yang menjadi bagian dari APBD 2026 dilakukan atas dasar hukum dan pertimbangan yang kuat, serta telah dibahas bersama DPRD,” ujarnya.

Aminuddin menjelaskan, penghentian BOSDA untuk sekolah swasta bersifat sementara. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait penggunaan anggaran yang perlu dievaluasi.

Pemerintah kota, lanjutnya, tengah menyiapkan sistem dan regulasi pendukung agar penyaluran BOSDA ke depan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Jika tetap dianggarkan tanpa sistem yang siap, berisiko terjadi kesalahan penggunaan. Bahkan bisa berujung pada kewajiban pengembalian dana oleh sekolah,” jelasnya.

Ia memastikan, apabila sistem dan aturan telah siap, maka penyaluran BOSDA untuk sekolah swasta akan kembali dilaksanakan.

Sementara itu, terkait insentif guru ngaji, Aminuddin menyebut kebijakan baru diarahkan untuk pemerataan penerima. Jika sebelumnya hanya kelompok tertentu yang menerima sebesar Rp500 ribu per bulan, kini bantuan diberikan kepada lebih banyak guru ngaji di seluruh wilayah kota. Konsekuensinya, nominal insentif menjadi Rp250 ribu per bulan, namun jumlah penerima meningkat.

“Sekarang lebih banyak yang menerima dan lebih merata. Nilainya memang Rp250 ribu per bulan, tetapi penerimanya bertambah,” terangnya.

Menanggapi aksi protes dari mahasiswa dan elemen masyarakat, Aminuddin menyatakan terbuka untuk berdialog. Ia mengaku tidak menolak menandatangani pakta integritas yang sempat diajukan massa aksi, namun saat itu belum memahami secara rinci isi dokumen tersebut.

“Saya juga pernah menjadi mahasiswa dan memahami dinamika aksi. Karena itu kami siapkan ruang dialog yang lebih layak agar bisa berdiskusi dengan jelas,” pungkasnya.