RRI.CO.ID, Batu – Tekanan ekologis terhadap sumber mata air di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, dinilai semakin mengkhawatirkan. Desa yang berada di ketinggian lereng Gunung Arjuno itu merupakan penyangga utama ketersediaan air bersih bagi kawasan di bawahnya, namun ancaman alih fungsi lahan dan berkurangnya tutupan vegetasi terus menggerus daya dukung lingkungannya.

Keprihatinan itu mengemuka dalam Rembuk Ekologi Festival Mata Air Desa Bulukerto yang mempertemukan akademisi, pengelola air, aparat desa, serta masyarakat adat untuk membahas masa depan tata kelola sumber air di wilayah hulu Kota Batu.

Kepala Desa Bulukerto, Suhermawan, menegaskan bahwa posisi geografis desanya membawa tanggung jawab yang tidak ringan.

"Bulukerto berada di ketinggian yang membawa kesejukan, namun posisi ini juga membawa tanggung jawab besar sebagai benteng alam. Melalui Rembuk Ekologi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kelestarian mata air," ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Senada dengan itu, Plt. Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menekankan bahwa persoalan air tidak boleh dipandang sempit.

"Masalah air bukan sekadar masalah teknis, tapi masalah masa depan kehidupan. Kita butuh aksi nyata yang terintegrasi antara pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat desa," tegasnya.

Dari sisi akademis, Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Rachmad Kristiono Dwi Susilo, menilai pendekatan pelestarian mata air tidak cukup bertumpu pada aspek teknis semata, melainkan harus mengintegrasikan kearifan lokal, landasan ilmiah, dan keberpihakan kebijakan secara nyata.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), M. Fahrudin Andriansyah, menambahkan bahwa perlindungan kawasan hulu membutuhkan instrumen regulasi yang kuat agar zona tangkapan air tidak terus tergerus oleh alih fungsi lahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fachroni Kurniawan, menyebut upaya perlindungan sumber air di wilayah Bumiaji harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Perhutani dan pengelola Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) yang menjadi ujung tombak distribusi air bersih di tingkat desa.

Sejumlah tantangan struktural masih membayangi kawasan ini, di antaranya tekanan permukiman dan pertanian di zona tangkapan air, minimnya tutupan vegetasi, serta terbatasnya dokumentasi ilmiah yang dapat dijadikan dasar kebijakan.

Rembuk Ekologi yang telah memasuki penyelenggaraan ketiga ini diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi strategis yang konkret dan dapat dijalankan lintas sektor demi menjamin keberlangsungan mata air Bulukerto bagi generasi mendatang.