RRI.CO.ID, Malang - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang menjadi momentum evaluasi peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji, menilai kondisi ekonomi Kota Malang secara umum masih menunjukkan kinerja positif. “Secara umum ekonomi kota Malang kalau kita melihat dari kajian akademisi dari 2025, pertumbuhan ekonomi cukup baik di angka 5,92%,” ujarnya dalam Dialog malang Menyapa edisi Selasa (31/3/2026).

Ia mengungkapkan, potensi ekonomi Kota Malang dinilai cukup besar dengan perputaran uang yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. “Kurang lebih perputaran uang yang ada di kota Malang seingat saya 3 tahun terakhir hampir 100 triliun,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu diperkuat agar lebih merata. “Pengangguran terbuka nya masih tinggi dan belanja APBD ataupun belanja pemerintah kota masih didominan belanja personal. Artinya belanja untuk masyarakat masih sangat kurang,” ungkapnya.

Menurut Bayu, UMKM menjadi sektor yang sangat strategis karena memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. “UMKM 97% menyerap tenaga kerja yang berarti UMKM harus menjadi perhatian penuh dari pemkot,” katanya.

Namun, ia menilai upaya pengembangan UMKM masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi penganggaran dan keberpihakan kebijakan. “Kita lihat kecenderungannya 2-3 tahun stagnan. Kalau memang pemerintah kota fokus untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM, harus linier dengan anggaran yang sesuai,” ujarnya.

Selain itu, pelaku UMKM juga masih membutuhkan dukungan dalam memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. “Lebih pada membuka jaringan pemasaran dan juga permodalan,” ungkap Bayu. Ia menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan pada pemerintah kota untuk memberikan permodalan pada UMKM.

Sebagai penutup, Bayu mendorong adanya sinergi lintas sektor untuk memperkuat UMKM agar mampu naik kelas dan menopang ekonomi daerah. “Harus ada sinergi antar OPD, juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” tegasnya. (Meuthia Adzkiya)