RRI.CO.ID, Malang - Ribuan petugas Sensus Ekonomi 2026 mulai bergerak menyisir wilayah Kabupaten Malang untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat. Pendataan ini tidak hanya menjadi agenda statistik nasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah kebijakan yang akan diterima pelaku usaha dalam beberapa tahun ke depan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang resmi memulai pendataan lapangan setelah pelepasan petugas oleh Bupati Malang HM Sanusi di Shanaya Resort, Karangploso, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sanusi mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
"Saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Malang, baik skala mikro, kecil maupun besar, untuk menyambut petugas dengan baik dan memberikan data yang jujur apa adanya," kata Sanusi.
Ajakan tersebut bukan tanpa alasan. Selama ini banyak program pemerintah yang disusun berdasarkan hasil pendataan ekonomi. Mulai dari bantuan permodalan UMKM, pelatihan usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan industri, hingga strategi peningkatan investasi daerah.
Jika data yang dimiliki pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka program yang disusun berisiko tidak tepat sasaran. Akibatnya, pelaku usaha yang membutuhkan dukungan justru bisa tidak terjangkau oleh program yang tersedia.
Kepala BPS Kabupaten Malang Erny Fatma Setyoharini menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai aktivitas ekonomi nonpertanian di Kabupaten Malang. Data yang dikumpulkan meliputi jenis usaha, lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, serta berbagai karakteristik lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
"Petugas yang kami terjunkan hari ini telah siap secara teknis maupun mental. Mereka akan melakukan pendataan secara langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dari masyarakat dan pelaku usaha," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas akan mendatangi rumah tangga yang memiliki usaha maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang. Masyarakat diimbau memastikan bahwa petugas yang datang membawa tanda pengenal resmi dan atribut BPS.
Di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat akibat perkembangan teknologi digital dan pola konsumsi masyarakat, pemerintah membutuhkan data terbaru untuk mengetahui sektor usaha mana yang tumbuh, sektor mana yang mengalami tantangan, serta wilayah mana yang memiliki potensi pengembangan ekonomi paling besar.
Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyusun strategi penguatan UMKM, meningkatkan daya saing usaha lokal, memperluas kesempatan kerja, serta menarik investasi baru ke Kabupaten Malang.
BPS menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan sensus. Sebab, data yang akurat tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha sendiri karena menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan dan program pengembangan ekonomi.
Dengan dimulainya pendataan lapangan ini, Kabupaten Malang diharapkan dapat memiliki potret ekonomi yang lebih mutakhir sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha yang terus berkembang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....