Evaluasi Bongkar Ratoon 2025, DTPHP Kabupaten Malang Perketat Pengawasan
- 21 Mei 2026 18:00 WIB
- Malang
RRI.CO.ID, Malang - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang mengevaluasi pelaksanaan program bongkar ratoon 2025 untuk memperbaiki pelaksanaan program tahun 2026.
Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Saniputera, mengatakan evaluasi dilakukan agar persoalan yang muncul pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang, terutama terkait validasi lahan, distribusi benih, hingga penyaluran dana Hari Orang Kerja (HOK).
“Pelaksanaan program bongkar ratoon 2026. Pada hari ini kita mengevaluasi yang lalu apa-apa kelebihan dan kekurangan yang lalu supaya tahun 2026 tidak terulang lagi,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Menurut Avicenna, penguatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program bongkar ratoon tahun depan. Pengawasan dilakukan mulai tahap perencanaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
“Tolong ground checking lokasi yang akan ditanam itu betul-betul, harus riil, harus diteliti, harus diperkuat,” katanya.
Selain itu, penyuluh juga diminta aktif mengawasi distribusi benih agar jumlah dan waktu pengiriman sesuai petunjuk teknis.
“Dicek betul benih yang datang itu jumlahnya harus sesuai dengan juknis, kemudian juga waktunya harus disinkronkan. Jangan sampai benih sudah datang, tapi lahan belum siap,” ujarnya.
Ia menilai ketidaksinkronan distribusi benih dengan kesiapan lahan dapat memicu keluhan petani hingga menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
“Ini hal-hal sebegini yang bisa menimbulkan dispute informasi,” katanya.
DTPHP Kabupaten Malang juga menekankan pengawasan penyaluran dana HOK yang ditransfer langsung ke rekening kelompok tani agar diterima penuh oleh petani penerima manfaat.
“HOK yang ditransfer kepada rekening kelompok tani harus diawasi, didampingi dalam distribusinya ke penerima,” ujarnya.
Avicenna menegaskan tidak boleh ada pemotongan dana bantuan dalam bentuk apa pun.
“Jangan ada pemotongan dalam bentuk apapun. Ya harus 100 persen diterima,” tegasnya.
Menurutnya, manajemen kelompok tani dan koordinasi antarpenyuluh harus diperkuat agar informasi program tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tingkat petani.
“Kalau ada kendala-kendala, segera dikomunikasikan supaya yang lalu-lalu enggak terjadi lagi,” katanya.
Program bongkar ratoon 2026 di Kabupaten Malang ditargetkan mencapai 7.500 hektare. Hingga saat ini, usulan indikatif lahan yang terkumpul mencapai sekitar 5.000 hektare.
Avicenna menyebut dua pabrik gula, yakni PG Krebet Baru dan PG Kebonagung, turut bergabung dalam program tersebut.
“Kita target sekarang ini 7.500 hektare. Yang indikatif sekitar 5 ribuan hektare yang sudah terkumpul,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi dan penguatan pengawasan dapat mendukung target swasembada gula nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tujuan pertama kita mendukung swasembada gula, program pemerintah pusat. Yang kedua, petani ini juga harus diberikan kesejahteraan, kepastian,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....