KBRN, Paser: Usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Paser, Bupati Paser Fahmi Fadli bersama Wakil Bupati Ikhwan Antasari dan rombongan meresmikan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (29/12/2025).

Peresmian MPP tersebut menjadi bagian dari rangkaian puncak perayaan HUT Kabupaten Paser Tahun 2025. Bupati Fahmi Fadli menyebut kehadiran Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu kado terbaik bagi masyarakat Kabupaten Paser.

“Alhamdulillah, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Paser telah meresmikan Mal Pelayanan Publik bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Paser ke-66. Ini merupakan kado untuk masyarakat Kabupaten Paser,” ujar Fahmi Fadli kepada awak media.

Fahmi mengakui, dalam pengoperasian awal MPP masih terdapat beberapa gerai yang belum terisi. Dari total 49 gerai yang tersedia, sebanyak 44 gerai telah beroperasi. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Paser akan terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut.

“Pembangunan MPP ini dilakukan secara bertahap. Saat ini sudah 44 gerai yang terisi, dan insyaallah akan ada tambahan stakeholder yang bergabung, salah satunya Kantor Pos,” katanya.

Lebih lanjut, Fahmi menyampaikan bahwa pembangunan gedung MPP saat ini telah memasuki tahap penyempurnaan. Pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi berbagai kekurangan, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pelayanan.

“Ini baru tahap awal operasional. Tentu akan ada kekurangan, kendala, maupun kebutuhan pengembangan yang nantinya akan kami perbaiki,” ucap Fahmi.

Evaluasi pelaksanaan pelayanan di MPP akan dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser sebagai instansi teknis yang membidangi pelayanan terpadu.

“Nanti akan dievaluasi oleh Kepala Dinas PTSP agar MPP ini dapat berjalan lebih baik ke depannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Fahmi berharap, dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik ini, akses pelayanan bagi masyarakat Bumi Daya Taka menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, baik dalam pengurusan administrasi maupun layanan publik lainnya.