RRI.CO.ID, Bondowoso - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso bakal membangun irigasi perpompaan di 74 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Program tersebut menyasar wilayah yang selama ini tergolong rawan kekeringan. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid meninjau salah satu lokasi pembangunan irigasi perpompaan di Desa Sulingkulon, Kecamatan Cermee.
Abdul Hamid mengatakan, pembangunan irigasi perpompaan menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan kekeringan dan krisis air yang rutin terjadi di sejumlah wilayah setiap musim kemarau.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan air masyarakat, baik untuk sektor pertanian maupun kebutuhan rumah tangga.
"Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi permasalahan kekurangan air, baik untuk kebutuhan pertanian maupun rumah tangga," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Bondowoso Molyadi menjelaskan, pembangunan irigasi perpompaan tersebut merupakan hasil seleksi dari 140 titik yang sebelumnya diusulkan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 titik ditetapkan sebagai lokasi prioritas dengan mempertimbangkan indeks pertanaman (IP) di masing-masing wilayah.
Molyadi mencontohkan Kecamatan Botolinggo yang selama ini memiliki indeks pertanaman hanya satu kali dalam setahun. Dengan adanya irigasi perpompaan, frekuensi tanam di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat menjadi dua hingga tiga kali.
"Sesuai arahan Pak Bupati, air ini tidak hanya difungsikan untuk pertanian, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga, terutama saat musim kemarau," terang Molyadi.
Ia menyebut, anggaran pembangunan irigasi perpompaan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dukungan anggaran itu diperoleh melalui upaya pemerintah daerah menjalin komunikasi dan diplomasi dengan pemerintah pusat.
Dalam pelaksanaannya, anggaran akan dikelola secara swakelola oleh kelompok tani (poktan) di masing-masing lokasi.
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyambut baik dukungan Kementerian Pertanian terhadap pembangunan infrastruktur irigasi tersebut. Menurutnya, program itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
"APBD kita sekarang mengalami efisiensi sampai Rp400 miliar. Tetapi dengan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, anggaran yang ada tetap kita prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar," katanya.
Meski demikian, Ahmad Dhafir meminta seluruh pelaksanaan program di lapangan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Ia juga mendorong adanya pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan program berjalan dengan baik.
"Laksanakan dengan baik, jangan ada penyimpangan maupun penyalahgunaan. Tujuan utama kita adalah memastikan rakyat bisa merasakan manfaat dari hasil pembangunan," tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....