Bondowoso Siapkan Tiga Skema Atasi Kekeringan

RRI.CO.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyiapkan langkah penanganan kekeringan secara permanen menyusul persoalan krisis air bersih yang terjadi berulang setiap tahun. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Ruang Arabika, Pemkab Bondowoso, Jumat, 2 Oktober 2026.

Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, penanganan kekeringan tidak dapat terus bergantung pada dropping air yang sifatnya sementara. Menurutnya, diperlukan solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.

“Yang pertama adalah keinginan dari pemerintah daerah Bondowoso untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kekeringan. Karena ini berlangsung sudah dari tahun ke tahun dan perlu ada solusi yang permanen,” kata Kristianto.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah memetakan delapan titik yang menjadi prioritas penanganan kekeringan. Penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan data historis kekeringan serta potensi sumber air yang tersedia di masing-masing wilayah.

Untuk penanganannya, Pemkab Bondowoso menyiapkan tiga alternatif, yakni pembangunan sumur bor, perpipaan dengan sistem gravitasi, serta pembangunan penampungan air. Pilihan intervensi akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi air di setiap lokasi.

“Berdasarkan data historis, kemudian potensi air yang ada di wilayah tersebut, maka nanti kita akan melakukan tiga alternatif. Bisa sumur bor, bisa perpipaan gravitasi, bisa juga penampungan air,” ujarnya.

Delapan titik prioritas tersebut ditargetkan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Kristianto menegaskan, pembangunan sarana air bersih juga harus memperhatikan keberlanjutan. Termasuk memastikan pemeliharaan fasilitas agar sarana yang dibangun dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa. Ini juga kita siapkan, supaya nilai manfaatnya bisa lebih panjang,” tuturnya.

Penanganan kekeringan tersebut nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, serta perangkat daerah lainnya akan dilibatkan sesuai dengan program dan kewenangannya.

Menurut Kristianto, kolaborasi antar-OPD diperlukan agar program yang telah dimiliki masing-masing perangkat daerah dapat diarahkan untuk mendukung penanganan di delapan lokasi prioritas tersebut.

“Pengampu kekeringan ini kan tidak hanya BPBD. Di situ ada Perkim, kemudian ada Dinas Pertanian, juga ada BSBK, lain-lain nanti kita kolaborasikan,” ungkapnya.

Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berharap penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan secara bertahap mengurangi kebutuhan dropping air bersih bagi masyarakat.