BHS Ungkap Masalah Ketapang: Kapal Ada, Dermaga Terbatas

RRI.CO.ID, Banyuwangi – Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti keterbatasan dermaga sebagai persoalan utama yang memengaruhi kelancaran layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Saat meninjau Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin, 28 September 2026, BHS menyebut jumlah kapal yang tersedia sebenarnya cukup, namun tidak seluruhnya dapat beroperasi karena keterbatasan dermaga.

BHS mengatakan kondisi tersebut turut berdampak pada panjangnya antrean kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Saat kunjungan dilakukan, antrean kendaraan disebut mencapai sekitar 12 kilometer. Ia mengaku prihatin dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaklancaran atau terhambatnya penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk, yang mengakibatkan antrean Panjang yang berpotensi menghambat pertumbuhan Ekonomi, dari sector Industri dan Pariwisata.

“Saya tegaskan, terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal. Tapi karena kekurangan dermaga. Saya meninta seluruh stakeholder angkutan penyeberangan, mulai dari regulator KSOP, BPTD dan GM PT ASDP Indonesia, dan pengusaha pelaaran serta penguna jasa, mencari solusi pengentasan kemacetan ini,” ungkap BHS, Senin, 28 September 2026.

BHS menyebut sebelum revitalisasi terdapat sekitar 58 kapal yang tersedia, sedangkan saat ini kapal yang dapat beroperasi disebut hanya sekitar 24–28 kapal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kapasitas angkut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal meskipun jumlah armada yang tersedia cukup banyak.

Selain keterbatasan dermaga, BHS menyoroti pekerjaan peningkatan kapasitas Dermaga MB V Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk. Menurutnya, proses pekerjaan tersebut turut memengaruhi kapasitas layanan penyeberangan selama berlangsung.

Untuk mengurangi antrean dalam kondisi kapasitas dermaga yang terbatas, BHS mengusulkan percepatan proses bongkar-muat kapal. Waktu bongkar-muat yang sebelumnya sekitar 35 menit diusulkan dipangkas menjadi 15 menit agar jumlah perjalanan kapal dan kapasitas angkut dapat ditingkatkan.

“Saya mengusulkan untuk melakukan percepatan proses bongkar-muat kapal yang saat ini 35 menit menjadi 15 menit. Dengan demikian, jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah sekitar 50 persen,” ujar BHS.

BHS juga mendorong optimalisasi sejumlah fasilitas yang sudah tersedia, termasuk Dermaga Bulusan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia meminta fasilitas tersebut segera direvitalisasi, termasuk perbaikan tiang pancang dolphin yang mengalami kerusakan, agar dapat kembali digunakan untuk operasional kapal.

Selain itu, BHS mengusulkan optimalisasi Dermaga Pelengsengan Ketapang dan Gilimanuk. Menurutnya, penambahan atau pemanjangan beton pelengsengan dapat meningkatkan kapasitas sandar dari sekitar tiga kapal menjadi empat hingga lima kapal.

Sementara itu, Ketua DPC GAPASDAP Banyuwangi, Nurjatim, mengatakan percepatan bongkar-muat mulai membantu mengurai antrean kendaraan. Ia menyebut antrean yang sebelumnya mencapai sekitar 12 kilometer berangsur menyusut menjadi sekitar 3–4 kilometer setelah waktu bongkar-muat dipercepat menjadi 15–20 menit.

“Percepatan ini memang harus dilakukan untuk membantu mengurai kemacetan sekaligus memaksimalkan trip kapal dengan kondisi keterbatasan dermaga saat ini. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi seluruh operator pelayaran dan pengawasan ASDP serta BPTD,” ujar Nurjatim, Rabu 30 September 2026.