DPRD Banyuwangi Dorong Pelabuhan Ketapang Jadi Sumber PAD Baru

RRI.CO.ID, Banyuwangi – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendorong pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal. Salah satu potensi yang dinilai belum tergarap maksimal adalah sektor jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Ketapang.

Made mengatakan Pelabuhan Ketapang memiliki aktivitas ekonomi yang besar, namun manfaatnya bagi pendapatan daerah masih belum optimal. Menurutnya, keberadaan pelabuhan seharusnya menjadi aset strategis yang mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Banyuwangi.

“Sehingga ini sudah seharusnya dilirik. Kita ini punya pelabuhan, tapi potensinya tidak tersentuh,” kata Made, Senin, 28 September 2026.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Made mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang kepelabuhanan. Melalui BUMD, pemerintah daerah dinilai dapat mengelola berbagai sektor jasa yang selama ini belum dimanfaatkan sebagai sumber PAD.

Ia menilai kemacetan yang kerap terjadi di lintas Ketapang–Gilimanuk tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan transportasi. Kondisi tersebut justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk masuk dalam pengelolaan potensi ekonomi yang tumbuh di kawasan pelabuhan.

“Ini saatnya kemacetan juga dilirik oleh Pemkab. Ada potensi yang pemerintah daerah bisa mengelola PAD di situ. Banyak yang selama ini belum pernah disentuh sama sekali,” ujar Made.

Made mencontohkan Kota Cilegon yang memiliki BUMD kepelabuhanan untuk mengelola berbagai layanan, seperti penyediaan air bersih, jasa kepelabuhanan, hingga sektor pelayaran. Menurutnya, Banyuwangi juga memiliki peluang serupa karena telah memiliki infrastruktur pendukung.

Salah satu sektor yang dinilai paling siap dikembangkan adalah penyediaan air bersih di kawasan Pelabuhan Ketapang. Ia mempertanyakan mengapa kebutuhan air bersih di pelabuhan belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah.

“Kita punya infrastruktur air bersih, tapi sampai hari ini tidak dikelola. Kenapa kebutuhan air bersih di pelabuhan bukan daerah yang memasok?” kata Made.

Selain itu, Made juga melihat peluang pada sektor pelayaran, terutama melalui penyediaan kapal berkapasitas besar yang sesuai dengan kebutuhan penyeberangan saat ini. Menurutnya, pengelolaan operasional dapat dikerjasamakan dengan operator berpengalaman sehingga BUMD tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa menanggung seluruh aspek manajemen.

Ia mengaku gagasan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu solusi meningkatkan PAD di tengah ruang fiskal yang terbatas. Menurutnya, kolaborasi dengan KSOP maupun ASDP dapat menjadi model kerja sama yang saling menguntungkan bagi daerah.