APBD Jember 2027 Dirancang Rp5,5 Triliun, Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan lima arah kebijakan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2027. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Lima arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Senin 28 September 2026.

Selain pengentasan kemiskinan, kebijakan pembangunan Jember 2027 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, unggul dan berkarakter; pembangunan birokrasi yang profesional, humanis dan melayani dengan dukungan teknologi informasi; pembangunan infrastruktur berkualitas serta penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan; dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus penguatan ketahanan pangan.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Jember ditargetkan mencapai Rp4,5 triliun. Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,294 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,226 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,508 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp3,714 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer Rp586 miliar.

Bupati Fawait mengatakan penyusunan rancangan APBD tersebut mempertimbangkan kondisi ruang fiskal daerah, termasuk adanya penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan Jember. Pemerintah daerah juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi transfer bagi Jember dalam perubahan APBD 2027.

Dari sisi PAD, Pemkab Jember menargetkan penerimaan Rp1,294 triliun dengan perhitungan yang dinilai lebih realistis.

“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” ujarnya, melalui rilis.

Untuk mendukung pembiayaan pembangunan, rancangan APBD 2027 juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp987 miliar.

Nilai tersebut berasal dari perkiraan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Fawait menyebut sebagian pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk pengembangan fasilitas rumah sakit rujukan.

Menurutnya, penguatan infrastruktur kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang perlu dipersiapkan secara berkelanjutan.

“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” katanya.