Model Pengentasan Kemiskinan Nasional Akan Diuji di Banyuwangi

RRI.CO.ID, Banyuwangi – Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi uji coba model pengentasan kemiskinan nasional melalui Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini akan mengembangkan pola pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi dan graduasi dari bantuan sosial.

Penunjukan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah di Banyuwangi, Jumat, 21 Agustus 2026.

Andy mengatakan Banyuwangi dipilih karena dinilai berhasil menjalankan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi sebelum diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia. Keberhasilan itu menjadi dasar Kemensos kembali menjadikan Banyuwangi sebagai daerah percontohan.

“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” kata Andy, Jumat, 21 Agustus 2026.

Melalui PPSE, Kemensos akan mengubah pendekatan penanganan kemiskinan dari sekadar penyaluran bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi. Keluarga penerima manfaat akan mendapat penguatan keterampilan, akses usaha, kepemilikan aset produktif, hingga pendampingan agar mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Sasaran program meliputi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1–4, berusia 19–64 tahun, dan telah menerima bantuan sosial minimal satu tahun.

Andy menjelaskan hasil pemetaan Kemensos menunjukkan pengentasan kemiskinan di Banyuwangi bertumpu pada dua faktor utama, yakni penguatan sektor ekonomi dan ketepatan data. Menurutnya, intervensi berbasis data yang selama ini diterapkan Banyuwangi terbukti mendukung penurunan angka kemiskinan.

“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Untuk menyusun model tersebut, Kemensos telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat guna melakukan riset dan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi. Hasil kajian itu akan menjadi acuan pengembangan model yang nantinya dapat direplikasi di daerah lain.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu masyarakat melalui bansos, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga agar lebih mandiri.

“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.

Saat ini, angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat sebesar 6,13 persen. Melalui PPSE, Banyuwangi diharapkan menjadi model nasional dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan dan berkelanjutan.