RRI.CO.ID, Banyuwangi – Delapan program prioritas pembangunan pemerintah pusat untuk 2027 dinilai sejalan dengan agenda pembangunan yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Keselarasan tersebut dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Delapan prioritas tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan terkait RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. Program itu mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyaksikan pidato tersebut bersama Wakil Bupati Mujiono, pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, jajaran Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di Gedung DPRD Banyuwangi.
Ipuk mengatakan sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintah pusat telah dijalankan Banyuwangi melalui berbagai kebijakan daerah. Menurutnya, keselarasan tersebut dapat membuat pelaksanaan pembangunan di daerah semakin terarah.
“Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat,” kata Ipuk, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Pada sektor pangan, Banyuwangi selama ini menerapkan regulasi untuk menjaga lahan sawah produktif dari alih fungsi menjadi bangunan permanen. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Banyuwangi menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Pada 2025, daerah ini mencatat surplus beras sebesar 383.258,03 ton, sementara produksi beras pada Januari hingga Juni 2026 telah mencatat surplus 174.005 ton.
Di sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi menjalankan sejumlah program untuk menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan tinggi, serta memperkuat layanan pendidikan inklusif. Program tersebut antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Beasiswa Banyuwangi Progresif (B-Pro), Garda Ampuh, Rindu Bulan, Agage Pinter, dan Siswa Asuh Sebaya (SAS).
Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Sementara B-Pro memberikan dukungan pendidikan hingga jenjang pendidikan dokter spesialis.
Untuk sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi fokus pada penanganan stunting, layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan sarana dan prasarana puskesmas. Pemkab juga menjadwalkan layanan dokter spesialis di sejumlah puskesmas agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
“Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” ujar Ipuk.
Sementara dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemkab Banyuwangi mengandalkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan melalui sejumlah program daerah. Upaya tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan Banyuwangi menjadi 6,13 persen pada 2025, yang disebut sebagai titik terendah sepanjang sejarah daerah tersebut.
“Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah, yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025,” kata Ipuk.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....