RRI.CO.ID, Bondowoso – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menggelar kegiatan Kick-Off kepengurusan pasca-penetapan ketua baru di Graha NU, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kamis (9/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, PKB memperkenalkan sejumlah pengurus baru dari keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Al-Utsmani (Pondok Beddien) sebagai bagian dari penguatan struktur partai.
Sejumlah tokoh yang bergabung dalam kepengurusan di antaranya KH Faqih Subhan, S.Pd., putra KH Sofyan sekaligus menantu pimpinan Ponpes Beddien yang dipercaya menjabat Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Bondowoso. Selain itu, Lora Zainal Abidin, Lora Moh. Chalil, dan KH Mahfud Rozi juga masuk dalam jajaran pengurus baru.
Ketua DPC PKB Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan bergabungnya keluarga besar Ponpes Al-Utsmani menjadi momentum penting bagi partainya. Menurutnya, hal itu sekaligus menghidupkan kembali sejarah PKB Bondowoso yang pada 1998 pernah dideklarasikan di Ponpes Al-Utsmani.
"Alhamdulillah, keluarga Al-Utsmani bersedia bersama-sama mengurus partai," ujar Ahmad Dhafir.
Ia menyebut komposisi kepengurusan saat ini dinilai hampir mewakili berbagai pesantren di Bondowoso. Dengan kekuatan tersebut, PKB Bondowoso optimistis mampu meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu mendatang.
"Target minimum 23 kursi," tegas Ahmad Dhafir.
Menurutnya, kegiatan Kick-Off menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi seluruh pengurus. Seluruh kader diingatkan bahwa mereka merupakan pengurus yang diberi amanah mengelola partai yang lahir dari Nahdlatul Ulama (NU), bukan sebagai pemilik partai.
Ahmad Dhafir juga menegaskan kegiatan yang digelar di Graha NU bukan dimaksudkan untuk memperalat organisasi tersebut. Menurutnya, pemilihan lokasi itu merupakan penegasan atas sejarah bahwa PKB dilahirkan oleh NU.
"Makanya kegiatannya dilaksanakan di Graha NU," ungkapnya.
Sementara itu, Pengurus PCNU Bondowoso KH Mas'ud Ali menegaskan secara kelembagaan NU tetap menjaga posisi netral terhadap seluruh partai politik. Meski demikian, ia mengakui mayoritas warga NU di lapangan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PKB sehingga koordinasi antara NU dan PKB merupakan hal yang wajar.
"Sehingga kita tidak salah secara institusi jika pengurus NU berkoordinasi dengan PKB. Karena warganya memang lebih banyak di PKB,"pungkas KH Mas'ud Ali.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....