RRI.CO.ID, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi di kediamannya di Jalan Tunggul Ametung, Banyuwangi, Rabu, 24 Juni 2026. Pendataan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menyasar seluruh rumah tangga di Banyuwangi.

Proses pendataan dilakukan petugas sensus yang didampingi langsung Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam. Dalam kegiatan tersebut, Ipuk memberikan berbagai data yang dibutuhkan untuk keperluan sensus.

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” kata Ipuk, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Ipuk, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk memetakan kondisi ekonomi rumah tangga maupun sektor-sektor ekonomi yang berkembang di daerah.

“Data yang didapat akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nanti bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Ipuk.

Ipuk mengajak masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan keterangan yang benar saat pendataan berlangsung. Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.

“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya, sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” tutur Ipuk.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendukung pelaksanaannya, BPS Banyuwangi melibatkan sekitar 1.953 petugas sensus.

Pendataan telah dimulai sejak Rabu, 17 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin, 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data ekonomi.

“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan yang tepat bagi masyarakat,” kata Abdus Salam.

Abdus mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lahir dari hasil sensus ekonomi sebelumnya setelah diketahui bahwa struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga memastikan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

“Mohon terima petugas dengan baik dan isi jawaban dengan benar. Yang penting, data yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan penolakan dari warga,” ujar Abdus.

BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.