RRI.CO.ID, Jember - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan maupun pendataan pajak.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya masyarakat yang ragu memberikan informasi kepada petugas sensus.

Kepala BPS Kabupaten Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, mengatakan salah satu kendala yang ditemui di lapangan adalah kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa data usaha yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Kami masih menemukan masyarakat yang khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk penarikan pajak. Padahal Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan perpajakan,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Menurut Peni, seluruh data yang dikumpulkan petugas sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan.

Data tersebut juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memetakan berbagai aktivitas usaha yang ada di masyarakat.

Mulai dari usaha mikro hingga usaha berskala besar. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Karena itu, BPS terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat usaha.

“Kami berharap masyarakat bersedia memberikan data secara jujur sesuai kondisi sebenarnya. Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat,” katanya.

Peni menambahkan, BPS Kabupaten Jember telah menerjunkan 2.456 petugas yang melakukan pendataan secara door to door hingga 31 Agustus 2026.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha besar, untuk mendukung pelaksanaan sensus demi menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

“Dengan dukungan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang,” katanya.