Bupati Ipuk Paparkan Sukses Perlinsos Digital di Indonesia Summit

RRI.CO.ID, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi salah satu panelis dalam Indonesia Summit 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Dalam forum tahunan tersebut, Ipuk memaparkan keberhasilan penerapan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Banyuwangi yang kini menjadi percontohan nasional dalam transformasi layanan publik berbasis digital.

Dalam sesi bertema Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth, Ipuk berbagi panggung dengan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Diskusi berlangsung di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, dan dipandu jurnalis senior Uni Lubis.

Ipuk menjelaskan, Perlinsos Digital yang digagas pemerintah pusat dan diujicobakan di Banyuwangi mampu menghadirkan data penerima bantuan sosial secara akurat dan real time. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi penerima bantuan melalui data yang terintegrasi sehingga meminimalkan kesalahan penyaluran.

“Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif dan lain sebagainya,” ungkap Ipuk.

Meski demikian, penerapan digitalisasi layanan publik di Banyuwangi tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah, terutama kawasan perkebunan dan pegunungan yang masih mengalami blank spot.

“Di Banyuwangi tidak sedikit titik-titik blank spot dari internet, seperti di kawasan perkebunan atau di pegunungan. Tapi, dengan kerja keras semua tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” ujar Ipuk.

Keberhasilan Banyuwangi dalam menjalankan program percontohan Perlinsos Digital mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus menutup celah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan data lintas kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Integrasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya. Jadi, nanti, KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena sudah diketahui sejak awal jika terjadi upaya-upaya koruptif,” tegas Luhut.

Indonesia Summit 2026 berlangsung selama dua hari dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai bidang. Forum tersebut diikuti para menteri, pejabat tinggi negara, kepala daerah, hingga tokoh publik yang membahas berbagai isu strategis pembangunan nasional, termasuk transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sejumlah kepala daerah turut hadir sebagai pembicara, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.