RRI.CO.ID Jember - Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Jember menyampaikan empat tuntutan terkait kebijakan nasional dalam aksi di Gedung DPRD Jember, Senin, 15 Juni 2026.
Aksi diawali dengan long march dari kawasan Universitas Jember menuju Gedung DPRD Jember. Peserta aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas Universitas Jember, BEM UIN KHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM STIKES Soebandi, BEM Universitas STIA Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember.
Koordinator Lapangan aksi, Alfin Maulana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung dan elemen mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurut Alfin, tuntutan pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Tuntutan kedua menyangkut evaluasi alokasi anggaran dan tata kelola sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian terkait potensi kriminalisasi dan tindakan represif aparat. Isu tersebut menjadi tuntutan ketiga yang disampaikan dalam aksi.
Sementara tuntutan keempat berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI. Menurut peserta aksi, revisi tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak membuka ruang praktik militerisme di ranah sipil.
“Aksi ini bertujuan menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah agar dapat diteruskan dan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Alfin.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan pihaknya menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi untuk menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
“Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD Jember akan menindaklanjuti dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Ahmad Halim.
Ia juga mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan kondusif sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Aksi ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap dan audiensi antara perwakilan mahasiswa dengan pimpinan DPRD Jember. Melalui forum tersebut, mahasiswa berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....