RRI.CO.ID, Bondowoso - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Bondowoso mengkaji skema pengangkatan kepala sekolah nonreguler untuk mengatasi tingginya kebutuhan kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, mengatakan kebutuhan kepala sekolah terus meningkat seiring banyaknya pejabat yang pensiun maupun meninggal dunia. Sementara proses pengangkatan kepala sekolah melalui jalur reguler terkendala kuota dan anggaran pelatihan.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sedang mengkaji dan menganalisis aturan pengangkatan kepsek nonreguler,” kata Taufan.

Melalui skema tersebut, kepala sekolah dapat diangkat dari kalangan pelaksana tugas (Plt) maupun guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Namun masa tugasnya dibatasi hanya satu periode.

“Tapi yang ini hanya boleh satu periode, yaitu 4 tahun. Setelah itu tidak boleh diangkat lagi dan tidak bisa diperpanjang,” tegasnya.

Taufan menjelaskan, salah satu kendala dalam pengangkatan kepala sekolah jalur reguler adalah besarnya biaya pelatihan. Sebagai contoh, pelaksanaan diklat bagi 90 calon kepala sekolah pada Mei 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp300 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan diklat selama 10 hari di Batu, Malang, termasuk biaya lembaga penguji, konsumsi, dan penginapan peserta.

“Itu termasuk biaya makan dan penginapan selama 10 hari. Hitungannya sudah sangat murah,” ujarnya.

Selain keterbatasan anggaran, Dispendik juga menghadapi minimnya minat guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Menurut Taufan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh besarnya tanggung jawab jabatan yang dinilai tidak sebanding dengan tunjangan yang diterima.

Berdasarkan data Dispendik pada Januari 2026, sebanyak 130 SDN, 12 SMP, dan 5 TK di Bondowoso masih dipimpin oleh Plt kepala sekolah. Karena itu, pemerintah daerah terus mencari solusi agar kebutuhan kepala sekolah dapat terpenuhi dan layanan pendidikan tetap berjalan optimal.