RRI.CO.ID, Bondowoso – DPRD Bondowoso menyoroti peningkatan persentase belanja pegawai dalam APBD yang dipicu turunnya total anggaran daerah.

Kondisi ini menjadi perhatian dalam rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD, pada Rabu (22/4/2026).

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengungkapkan, total APBD Bondowoso mengalami penurunan dari Rp2,2 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp1,8 triliun. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya dana transfer pusat seperti DAU, dana bagi hasil, dan DBH JHT.

“Secara otomatis global APBD menurun. Sementara jumlah pegawai dan hak-haknya tetap, maka persentase belanja pegawai menjadi naik,” kata Dhafir.

Ia menegaskan, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui evaluasi dan efisiensi belanja pegawai tanpa mengurangi hak-hak dasar aparatur sipil negara (ASN). Salah satu yang disorot adalah penyesuaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan beban kerja.

“TPP itu tunjangan kinerja, jadi harus disesuaikan dengan beban kerja. Bukan dipotong, tapi dievaluasi, mungkin ada yang dikurangi atau ditingkatkan sesuai kinerjanya,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti beban anggaran untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pada 2023, pengangkatan lebih dari 2.000 P3K membutuhkan anggaran hampir Rp100 miliar per tahun.

Meski demikian, Dhafir menegaskan Pemkab Bondowoso tidak melakukan pemutusan kerja terhadap P3K, termasuk yang paruh waktu. “Tidak ada yang dirumahkan. Tapi OPD harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa mereka memang masih dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat,” tegasnya.

DPRD berharap evaluasi ini mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik di Bondowoso.