RRI.CO.ID, Bondowoso – Sejumlah sekolah di Kabupaten Bondowoso mengalami kerusakan akibat bencana maupun faktor usia sepanjang awal tahun 2026. Namun, perbaikan belum bisa dilakukan cepat karena keterbatasan anggaran daerah dan perubahan kewenangan ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, mengatakan perbaikan sekolah kini masuk dalam program revitalisasi pemerintah pusat. Sementara itu, anggaran daerah melalui DAU earmark tahun 2026 mengalami penurunan, sehingga tidak ada kegiatan fisik yang bisa dilaksanakan tahun ini.

“Seperti disampaikan Pak Sekda, DAU earmark kita itu kan turun,” kata Taufan.

Ia menjelaskan, meskipun total anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp600 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan operasional. Di antaranya untuk honor pegawai Dispendik, guru, penilik, pengawas, hingga PPPK paruh waktu sekitar Rp9,4 miliar serta honor guru PAUD sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Bosdamadin sekitar Rp9 miliar serta BOSP SD dan SMP se-Kabupaten Bondowoso. “Yang besar-besar itu untuk honor dan operasional, bukan melekat untuk pembangunan fisik,” ujarnya.

Taufan menyebut, pihaknya telah mengusulkan perbaikan sekolah rusak ke pemerintah pusat. Jika tidak terealisasi, maka akan diupayakan melalui APBD dengan skema lain.

Data Dinas Pendidikan mencatat, sedikitnya belasan sekolah mengalami kerusakan sejak awal 2026. Di antaranya SDN Banyuwulu 4 yang rusak selama empat tahun, SDN Banyuputih 1 dengan satu ruang kelas ambruk pada 23 April 2026, serta perpustakaan SDN Sumbersalam yang roboh akibat cuaca ekstrem pada 24 Februari 2026.

Kerusakan juga terjadi di berbagai sekolah lain, seperti TK NU Bondowoso, SMP NU 7 Wringin, hingga lembaga PAUD di Desa Gubrih. Bahkan beberapa kerusakan disebabkan angin kencang dan longsor.

“Kalau yang di Banyuputih itu cukup besar, bisa sampai Rp800 juta untuk perbaikannya,” ujarnya.