RRI.CO.ID, Bondowoso - Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid meninjau langsung lokasi terdampak banjir 2025 di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, Senin (13/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta merumuskan langkah lanjutan, termasuk rencana penanganan permanen di wilayah perbatasan Bondowoso–Situbondo.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penanganan sementara dengan memasang bronjong sebagai tangkis sekaligus pengarah arus sungai guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

“Alhamdulillah hari ini kita mengunjungi lokasi desa yang terdampak banjir di Desa Wonoboyo. Sampai saat ini sudah dilakukan penanganan sementara, ada bronjong yang dipasang sebagai tangkis dan pengarah arus,” ujar Abdul Hamid.

Ia menjelaskan, untuk penanganan permanen, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo karena lokasi terdampak berada di perbatasan dua wilayah administratif.

Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan di jalan desa yang terdampak banjir. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengambil langkah darurat dengan pembangunan bronjong sebagai solusi sementara.

“Tadi kita juga melihat ada beberapa jembatan di jalan desa. Nanti akan kita lakukan langkah-langkah penanganan sementara dengan membangun bronjong,” katanya.

Terkait pembiayaan, Pemkab Bondowoso berencana memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan darurat tersebut.

Di sisi lain, penanganan terhadap warga terdampak juga terus dilakukan. Pemerintah telah membangun rumah layak huni bagi korban banjir melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total sebanyak 100 unit.

“Rumah korban sudah tertangani. Tadi ada RTLH juga yang dibangun untuk korban banjir, totalnya 100 unit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hamid menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem penanganan bencana yang terintegrasi, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan dampak.

Menurutnya, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, upaya mitigasi tetap harus dilakukan secara bertahap dan terencana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD dan dinas terkait.

“Kita sedang mencoba membangun sistem penanganan kebencanaan yang terintegrasi, mulai dari preventif sampai penanganan dampak. Saya minta BPBD dan dinas terkait untuk mulai memitigasi secara terintegrasi agar ke depan kita punya peta penanganannya,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, pemerintah akan mengkaji berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN untuk mendukung program kebencanaan tersebut.