RRI.CO.ID, Jember - Bupati Jember, Muhammad Fawait, memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) secara daring, pada Senin malam (2/3/3026).

Kegiatan itu juga diikuti SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) se-Kabupaten Jember. Dalam arahannya, Fawait menekankan program MBG bukan sekadar penyediaan makanan bagi peserta didik.

Lebih dari itu, ia menyebut program ini sebagai fondasi strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, kekuatan bangsa tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, melainkan melalui kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Ia menegaskan, generasi yang sehat, cerdas, dan bergizi baik akan menjadi penopang kemandirian bangsa di masa depan.

“Pembangunan kualitas anak-anak hari ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global,” kata dia.

Fawait juga melihat MBG sebagai program yang membawa dampak ekonomi luar biasa bagi daerah.

Dengan estimasi sekitar 270 dapur SPPG yang akan beroperasi di Kabupaten Jember, ia memperkirakan potensi pembukaan lapangan kerja dapat mencapai kurang lebih 15 ribu orang.

Angka tersebut belum termasuk efek berganda yang muncul dari rantai pasok bahan pangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi. Dapur SPPG akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Produk petani dibeli dengan harga yang lebih layak, UMKM tumbuh karena permintaan meningkat, dan kebutuhan tenaga kerja bertambah,” kata dia.

Rantai ekonomi yang bergerak ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Fawait juga memaparkan bahwa estimasi perputaran dana MBG di Kabupaten Jember dapat mencapai kurang lebih Rp4 triliun. Angka ini hampir setara dengan APBD Jember tahun 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun.

Ia menilai, tambahan perputaran dana tersebut akan menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah, baik dari APBD maupun dukungan program nasional, menjadi motor penting dalam menggerakkan sektor riil.

Meski demikian, ia mengingatkan besarnya manfaat program harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Ia menyoroti masih adanya SPPG yang belum melengkapi perizinan seperti SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan lainnya.

Ia meminta agar seluruh pengelola dapur segera mengurus kelengkapan tersebut demi menjamin keamanan dan kelayakan layanan.

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan. Ke depan, Pemkab Jember akan memperkuat koordinasi melalui forum rutin bulanan antara Satgas, SPPG, Korwil, Korcam, Camat, serta pihak puskesmas.

Selain itu, sistem pelaporan harian menu akan diberlakukan, baik dari pihak dapur maupun sekolah penerima, sebagai bentuk pengawasan silang.

“CCTV di setiap dapur direncanakan terintegrasi dengan sistem pemantauan pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait secara tegas mengingatkan agar tidak ada pengurangan anggaran menu yang telah ditetapkan.

Ia menekankan bahwa alokasi Rp10 ribu untuk siswa SMP maupun Rp8 ribu untuk jenjang lainnya adalah hak penerima manfaat yang tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Integritas, menurutnya, menjadi kunci keberlanjutan program. Ia tidak ingin ada dapur yang harus disuspensi karena kelalaian atau pelanggaran.