RRI.CO.ID,Jember- Ribuan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar aksi damai di Gedung DPRD setempat, Sabtu 20 Juni 2026. (20/6/2026).
Aksi ini ditujukan untuk menyatakan dukungan penuh sekaligus mengawal keberlanjutan Program Strategis Nasional di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan menitikberatkan pada akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator lapangan aksi, Agus Nur Yasin dalam orasinya menegaskan bahwa implementasi Asta Cita Pemerintah RI, khususnya dalam membangun dari desa demi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, telah dirasakan secara riil oleh masyarakat arus bawah.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan manifestasi nyata dari cita-cita luhur UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Hingga pertengahan Juni 2026, data operasional secara nasional menunjukkan pencapaian masif dari program MBG.
Tercatat sebanyak 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi, dengan menyerap tenaga kerja hingga mencapai 1.391.000 karyawan.
"Akses pemenuhan gizi ini telah menjangkau 62.454.064 penerima manfaat, yang mencakup peserta didik serta kelompok rentan 3B, yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita," ungkapnya.
FMJM menilai perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh program MBG di tingkat pedesaan sangat luar biasa. Dampak positifnya langsung dirasakan oleh sektor riil hulu, mulai dari petani padi, petani buah-buahan, sayur-mayur, peternak telur, hingga pelaku usaha lokal di tingkat desa.
Hal ini membuktikan bahwa MBG tidak hanya menjadi instrumen kesehatan dan pendidikan, melainkan juga penggerak utama ekonomi akar rumput.
Selain menyoroti MBG, massa aksi juga mengapresiasi program strategis pendukung lainnya seperti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang kini telah mengoperasikan 1.061 unit dari total 83.762 unit yang sah secara hukum, serta program Sekolah Rakyat (SR) yang telah meresmikan 166 sekolah dari target 500 sekolah hingga 2029, guna memberikan akses pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Setidaknya terdapat 8 dampak positif yang dirasakan masyarakat dari klaster program kemiskinan ini, mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, penurunan stunting dan gizi buruk, investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045, hingga memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di pelosok desa.
Kendati memberikan dukungan penuh, Forum Masyarakat Jember Maju secara objektif mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap demi memastikan efisiensi program di lapangan.
Salah satu poin krusial adalah mendesak Presiden RI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami menuntut BGN untuk terus memperbaiki sistem manajemen agar tetap bersih, transparan, serta melakukan evaluasi internal secara berkala hingga ke level SPPG di tingkat paling bawah. Hal ini dinilai penting agar program mulia ini terhindar dari praktik penyelewengan yang merugikan rakyat," tegas Nur Yasin.
FMJM juga mengecam keras pihak-pihak atau oknum yang sengaja melakukan adu domba, menyebarkan ujaran kebencian, serta menciptakan situasi nasional yang tidak kondusif.
Mereka menegaskan siap bersama aparat penegak hukum mengawal stabilitas negara dan memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak sendirian dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai amanah konstitusi.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Ahmad Halim, memberikan tanggapan terkait gelombang adanya dua aksi menolak dan mendukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menyikapi dinamika tersebut, Halim menegaskan bahwa perbedaan pandangan di tengah masyarakat merupakan bagian dari alam demokrasi yang harus dihormati.
"Sebagai negara demokrasi, perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Yang setuju atau tidak setuju, mari saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip negara demokrasi," ujar Ahmad Halim.
Menurut Halim, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, adanya kelompok yang pro maupun kontra terhadap suatu kebijakan atau program adalah fenomena yang wajar. Ia pun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.
"Tentu ini adalah sesuatu yang wajar bagi kami karena memang sekarang sudah zaman berubah. Artinya bahwa penyampaian pendapat ada yang pro dan kontra, tentu dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa menilainya," tambahnya.
Dampak dari adanya aksi massa di sekitar gedung dewan tersebut, DPRD Jember terpaksa melakukan penyesuaian agenda kedewanan. Rapat paripurna yang sejatinya sudah dijadwalkan terpaksa mengalami penundaan jadwal.
Halim menjelaskan, langkah penundaan ini diambil setelah pihak pimpinan dewan menggelar rapat konsultasi kilat dengan seluruh pimpinan fraksi yang ada di DPRD Jember.
"Tadi kita sudah konsultasi dengan teman-teman pimpinan dan fraksi. Karena ada aksi, ya tentu kita mengutamakan kepentingan yang lebih besar," jelas Halim.
Kendati mengalami penundaan untuk yang kedua kalinya, Halim memastikan bahwa agenda penting tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya digeser ke waktu yang lebih kondusif demi kelancaran bersama.
"Kemudian nanti diundur menjadi jam 7 malam nanti. Hanya mengundur saja," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....