RRI.CO.ID, Bondowoso - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan terpadu dalam menghadapi potensi bencana melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektor.

Rakor yang digelar di Ruang Sabha Bina Praja, Jumat (20/2/2026) tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan langkah penanggulangan bencana sejak tahap pra bencana, saat bencana, hingga pascabencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa bencana tidak hanya ditangani ketika terjadi, tetapi harus dipersiapkan secara matang sejak dini.

Untuk itu, ia mengajak seluruh stakeholder, mulai dari perangkat daerah, camat, hingga elemen masyarakat seperti PMI, PLN, Baznas, Perhutani, dan instansi terkait lainnya, untuk membangun kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana.

“Bencana itu bisa dilihat dari pra bencana, pada saat bencana, dan pascabencana. Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk memiliki kesadaran bersama dalam melakukan penanggulangan bencana,” ujar Fathur Rozi.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus dimulai dari edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan langkah konkret saat bencana terjadi, hingga rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Dengan pemahaman yang sama, seluruh pihak diharapkan sudah mengetahui peran dan tindakan yang harus dilakukan di setiap tahapan.

Fathur Rozi juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sederhana namun berdampak besar, seperti pembersihan lingkungan, perawatan drainase, serta memastikan sungai tidak dipenuhi sampah guna mengurangi risiko banjir dan bencana lainnya.

Selain itu, Pemkab Bondowoso mendorong pemanfaatan teknologi melalui aplikasi kebencanaan yang telah diinisiasi oleh Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta BPBD.

Aplikasi tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dengan Public Service Center (PSC) di Dinas Kesehatan agar respons kebencanaan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Ketika terjadi bencana, informasi bisa langsung tersampaikan secara simultan kepada perangkat daerah teknis. BPBD bisa segera melakukan asesmen awal, PSC langsung turun, Dishub mengatur lalu lintas, PLN memastikan listrik tetap menyala, dan Telkom menjaga jaringan komunikasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, integrasi sistem digital tersebut juga berfungsi pada tahap pra bencana melalui pemetaan digital, sehingga potensi risiko dapat terdeteksi lebih awal dan langkah antisipasi bisa segera dilakukan secara terencana dan terukur.