Jember Tembus 10 Besar Nasional Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman

RRI.CO.ID, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember menembus 10 besar nasional dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI.

Dalam hasil terbaru, Jember masuk kategori pemerintah kabupaten dengan predikat Kualitas Tertinggi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara serah terima opini Ombudsman RI di Ruang Binaloka Adhikara, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/2/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyebut capaian ini menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2024, Jember berada di peringkat ke-12 nasional, sedangkan pada 2025 berhasil naik ke jajaran 10 besar.

Menurut Regar, peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa perbaikan sistem pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah berjalan sesuai arah.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem pelayanan publik yang kami lakukan berjalan di jalur yang benar," ujar Regar mewakili Bupati Jember, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, penilaian Ombudsman kini tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek administratif, melainkan juga pada pencegahan maladministrasi serta kualitas hasil layanan yang dirasakan masyarakat.

Beberapa organisasi perangkat daerah yang menjadi fokus penilaian antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta RSD dr. Soebandi, yang selama ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

Meski meraih predikat tertinggi, Pemkab Jember menyatakan tidak ingin berpuas diri. Pemerintah daerah menargetkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Sesuai arahan pimpinan, target kami bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar transparan, akuntabel, dan inklusif bagi masyarakat Jember tanpa terkecuali," kata dia.

Dengan capaian tersebut, Jember masuk dalam deretan kabupaten dengan performa pelayanan publik terbaik dari total 170 kabupaten yang menjadi objek penilaian Ombudsman RI pada periode 2025.