RRI.CO.ID, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang akan mengikuti Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) pada 2027. Proyeksi tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Anis Hidayah, usai audiensi dan sosialisasi Program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis 6 Agustus 2026.

Penilaian HAM merupakan program nasional yang telah berjalan selama tiga tahun di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Program tersebut bertujuan mengukur sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan dan pembangunan.

Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan Banyuwangi dinilai memiliki kesiapan untuk mengikuti penilaian tersebut. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah telah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

"Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia," ujar Anis Hidayah, Kamis 6 Agustus 2026.

Anis mengaku terkesan dengan paparan data pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ia menilai data yang komprehensif tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam pembangunan.

"Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia," kata Anis.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai capaian pembangunan yang berorientasi pada human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Pada 2025, angka kemiskinan Banyuwangi tercatat turun menjadi 6,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,17, usia harapan hidup mencapai 74,43 tahun, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen.

Pemkab Banyuwangi juga menjalankan berbagai program untuk memperluas akses layanan dasar masyarakat. Di bidang pendidikan terdapat program Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, Beasiswa Banyuwangi Cerdas, dan Banyuwangi Progresif, sementara layanan bagi anak berkebutuhan khusus diperkuat melalui Agage Pintar dan Lebur Seketi.

Di sektor kesehatan, Banyuwangi menghadirkan layanan preventif melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi yang bekerja sama dengan NORA Health dari Amerika Serikat. Pemerintah daerah juga memperkuat implementasi Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui Unit Layanan Disabilitas serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.

Selain itu, pemenuhan hak atas pangan dilakukan melalui Program Rantang Kasih bagi lebih dari 3.000 lansia miskin dan Program Banyuwangi Tanggap Stunting yang melibatkan pedagang sayur keliling.

"Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali," kata Ipuk Fiestiandani.

Anis menambahkan, Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa yang mewakili Jawa Timur dalam proyeksi Penilaian HAM tahun depan. Penilaian tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.