RRI.CO.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menjajaki skema pembiayaan produktif sebagai alternatif pendanaan pembangunan, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD maupun APBN.
Langkah tersebut membuka ruang pembiayaan kreatif (creative financing) sebagai instrumen percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Hal itu disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, pada Jumat (13/2/2026).
Fawait menerima delegasi Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membahas peluang pemanfaatan pembiayaan lunak dari pemerintah pusat.
Pertemuan ini menjadi titik penting bagi Jember untuk menjajaki berbagai skema pendanaan lunak yang selama ini tersedia di pemerintah pusat. Namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
Dalam arahannya, Bupati Fawait menyampaikan bahwa Jember harus berani melakukan lompatan besar dan meninggalkan pola pembangunan yang stagnan.
Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mulai menyusun perencanaan berbasis kredit produktif.
“Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada APBD dan APBN. Ada instrumen pembiayaan yang sah dan produktif yang bisa kita manfaatkan. Tetapi prinsipnya jelas, kita hanya mengambil kredit yang menghasilkan nilai tambah bagi daerah,” kata dia.
Ia secara lugas membedakan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Menurutnya, kredit konsumtif hanya akan menjadi beban fiskal daerah.
Sedangkan kredit produktif harus mampu membiayai dirinya sendiri melalui peningkatan pendapatan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Fokus jangka pendek diarahkan pada pengembangan Rumah Sakit Daerah (RSD) agar bertransformasi menjadi pusat rujukan yang mandiri secara finansial.
Data kinerja rumah sakit di Jember menunjukkan tren positif, dengan angka keterisian tempat tidur yang tinggi serta lonjakan pendapatan signifikan dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar per bulan.
“Jika kita membangun rumah sakit melalui pinjaman ke PT SMI, fasilitas itu harus mampu membiayai operasional dan cicilannya sendiri. Inilah esensi kredit produktif,” kata Fawait.
“Kita tidak akan membiayai sesuatu yang tidak memberikan imbal balik ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Fawait juga menyoroti potensi besar sektor pangan di Jember, terutama dalam mendukung program Dapur Umum Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi (SPPG) yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
Program ini diperkirakan memiliki perputaran ekonomi hingga Rp4 triliun per tahun. Angka tersebut, menurutnya, bukan sekadar statistik, melainkan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Ia menegaskan bahwa dana yang beredar dari program tersebut harus dinikmati oleh petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di Jember.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Jember tengah mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) kepada DPRD guna memperluas cakupan bisnis Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) menjadi BUMD Pangan.
Transformasi ini dirancang agar BUMD mampu berperan sebagai pusat rantai pasok (supply chain hub) bagi produk pertanian dan peternakan lokal.
Langkah ini tidak hanya berbicara soal pembiayaan, tetapi juga tentang kedaulatan ekonomi daerah. Fawait memastikan setiap skema pendanaan akan melalui kajian mendalam sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama agar creative financing benar-benar membawa dampak berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa Jember siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi dan inovasi pembiayaan yang berpihak pada rakyat. Presiden menginginkan lembaga keuangan lebih berpihak pada daerah dan usaha kecil.
“Jember akan menyambut peluang itu. Sepanjang produktif dan sesuai aturan, kita akan laksanakan demi kemajuan ekonomi Jember yang lebih inklusif dan adil,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....