Batal Demo, MAKI Kawal Ketat Pinjaman Rp785 Miliar Pemkab Jember

RRI.CO.ID,Jember- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memfokuskan pengawasan pada rencana pinjaman daerah Pemkab Jember sebesar Rp785 miliar untuk memastikan penggunaan dana bebas dari potensi korupsi.

Langkah ini diambil seiring keputusan MAKI Jatim membatalkan aksi demonstrasi besar yang semula dijadwalkan berlangsung di Jember pada Senin 10 Agustus 2026.

Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, mengungkapkan bahwa pembatalan aksi dilakukan setelah pihaknya mengkaji ulang porsi dan kebutuhan anggaran Pemkab Jember untuk target pembangunan tahun 2027.

Dari hasil kajian tersebut, pembiayaan melalui jalur pinjaman dinilai masuk akal karena APBD reguler tidak mencukupi untuk merealisasikan sejumlah program prioritas masyarakat.

"Ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kontur anggaran 2026 reguler dirasa kurang untuk mencapai target pembangunan di tahun 2027. Dasarnya memang kurang kalau berbicara konsep basis anggaran, jadi memang dibutuhkan pinjaman," kata Heru, Minggu 9 Agustus 2026.

Meskipun mendukung alokasi pinjaman untuk pembangunan daerah, MAKI Jatim menegaskan pengawalan ketat tetap menjadi prioritas utama.

"Fokus pengawasan diarahkan pada transparansi perencanaan, pemetaan lokasi proyek, hingga proses pengadaan barang dan jasa agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari," tegas Heru.

Beberapa poin utama yang disoroti MAKI Jatim dalam pengawalan pinjaman daerah ini meliputi sektor alokasi anggaran untuk penambahan ruang rawat inap di RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung, perbaikan sekitar 16.000 titik jalan, serta pembangunan 15.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU).

Rencana pinjaman dibahas melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan bukan melalui bank komersial, sehingga memerlukan persetujuan resmikan dari DPRD Kabupaten Jember.

"Kita mendorong Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Jember meningkatkan akuntabilitas melalui mekanisme e-katalog dan mini kompetisi sesuai regulasi," jelasnya.

selain itu MAKI meminta Pemkab Jember transparan menyampaikan detail pinjaman, daftar lokasi proyek, hingga kemampuan fiskal daerah secara terbuka kepada publik untuk mengantisipasi spekulasi.

Heru menambahkan bahwa seluruh pergerakan massa dari luar daerah, termasuk Surabaya dan wilayah internal Jember, telah resmi dihentikan seiring perubahan skema pengawalan ini.

"Kami cancel semuanya. Pengawasan tidak berhenti, kami tiadakan demo besar ini untuk mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat Jember," tegas Heru.