Pemkab Bondowoso Evaluasi Menu dan Perizinan MBG

RRI.CO.ID, Bondowoso - Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi tersebut mencakup menu makanan, perizinan, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Evaluasi dilakukan dalam rapat koordinasi program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso, pada Senin 14 September 2026. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, seluruh aspek pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah daerah agar program tersebut ke depan berjalan lebih baik.

" Termasuk menu, kemudian perizinan, termasuk SLHS, semuanya kita evaluasi," kata As'ad.

Ia menyebut, pemerintah daerah juga menerima masukan mengenai kualitas menu yang disajikan kepada penerima MBG. Salah satunya terkait buah yang dinilai sebagian penerima terlalu kecil atau memiliki rasa kurang sesuai.

Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemkab Bondowoso berharap kualitas menu dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain kualitas makanan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan. As'ad memastikan pelaksanaan MBG di Bondowoso sejauh ini berjalan aman.

"Alhamdulillah, saya bersyukur sekali di Bondowoso, berkat dukungan teman-teman. Alhamdulillah, di Bondowoso aman," ujarnya.

Ia menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan dengan menjalankan standar operasional prosedur (SOP), termasuk memastikan seluruh perizinan yang menjadi bagian dari SOP benar-benar dipenuhi.

"Paling tidak perizinan apa yang sudah menjadi SOP itu betul-betul dilaksanakan. Semuanya kami optimalkan, tidak hanya sebatas itu. Termasuk menu kami juga sampaikan bagaimana lebih baik lagi ke depan," tutur As'ad.

Pemkab juga menyoroti pendataan penerima manfaat MBG. As'ad meminta agar apabila terdapat lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang tidak berkenaan menerima MBG, porsi tersebut dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan.

Ia menilai masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum mendapatkan manfaat MBG perlu menjadi prioritas dalam perluasan layanan program tersebut.

"Daripada kemudian mubazir, boleh lah. Ini kan banyak saudara-saudara kita yang di 3T itu yang masih belum mendapatkan. Itu saya kira harus menjadi prioritas utama, menjadi paling garda depan untuk harus kita perjuangkan," katanya.