RRI.CO.ID, Banyuwangi – Penerapan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk memicu polemik pada arus mudik Lebaran 1447 Hijriah yang berbarengan dengan Hari Raya Nyepi, Selasa, 17 Maret 2026. Kebijakan yang diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry ini dinilai berhasil mengurai kemacetan di Gilimanuk, namun justru menimbulkan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Kemacetan di Gilimanuk yang sebelumnya mencapai lebih dari 30 kilometer kini mulai berkurang. Berdasarkan pantauan peta digital pada Selasa siang, antrean kendaraan menyisakan sekitar 9,3 kilometer sehingga kondisi lalu lintas relatif lebih terkendali dibanding hari sebelumnya.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan percepatan operasional dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama masa mudik. Salah satu langkah yang diterapkan yakni skema TBB di sejumlah dermaga penyeberangan.

“Berbagai langkah percepatan operasional terus kami lakukan bersama stakeholder, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga optimalisasi layanan penyeberangan,” kata Heru, Selasa, 17 Maret 2026.

Dalam skema tersebut, kapal yang tiba di Pelabuhan Ketapang hanya melakukan bongkar muatan, kemudian langsung kembali berlayar ke Gilimanuk tanpa mengangkut kendaraan dari sisi Banyuwangi. Langkah ini difokuskan untuk mengurai kepadatan kendaraan di Bali.

Namun kebijakan ini berdampak langsung pada penumpukan kendaraan di Ketapang. Pengguna jasa harus menunggu lebih dari 6 jam untuk bisa naik kapal, bahkan antrean kendaraan sempat meluber hingga di luar area pelabuhan.

Mika (40), warga Surabaya, mengaku baru pertama kali mengalami kemacetan parah di Ketapang selama bertahun-tahun melakukan perjalanan ke Bali. Ia menilai kondisi tersebut tidak biasa terjadi pada periode mudik sebelumnya.

“Bertahun-tahun tidak pernah terjadi, baru kali ini musim mudik Lebaran atau Nyepi macet di Ketapang. Biasanya yang macet di Gilimanuk,” ujar Mika.

Kondisi tersebut juga memicu protes dari puluhan sopir truk di Dermaga Bulusan. Mereka mengaku tidak mendapat kepastian jadwal penyeberangan, sementara kendaraan lain tetap bisa menyeberang dari dermaga berbeda.

“Kami tidak dilayani. Tapi travel dan bus di dermaga lain boleh menyeberang. Kan tidak adil,” kata Nyoman.

Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim, menilai penerapan skema TBB tidak tepat karena tidak melibatkan pelaku usaha penyeberangan. Ia menyebut kebijakan tersebut seharusnya cukup diterapkan di Dermaga Bulusan, bukan di dermaga MB.

“Harusnya TBB cukup di dermaga Bulusan. Ini dermaga MB ikut TBB, akhirnya sisi Ketapang juga macet,” kata Nurjatim.

Sebagai informasi, lonjakan arus mudik tahun ini dipicu momentum beririsan antara Lebaran dan Nyepi, sehingga distribusi kendaraan di lintasan Ketapang–Gilimanuk mengalami tekanan tinggi. Kondisi ini membuat kebijakan rekayasa lalu lintas harus diterapkan secara dinamis untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan.