E1: Permukiman, Kekerasan, dan Ancaman Aneksasi Tepi Barat
- 24 Agt 2026 14:17 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Israel membuka tender 1.234 unit rumah di kawasan E1, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan sekitar 3.401 unit.
- Perluasan permukiman berlangsung bersamaan dengan kekerasan dan tekanan terhadap warga Palestina.
- Kecaman internasional meningkat, tetapi kelompok Palestina menilai belum menghasilkan tindakan nyata.
Perubahan di E1 berlangsung bersamaan dengan kebijakan permukiman yang lebih luas di Tepi Barat. Data dan laporan mengenai permukiman menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya menyangkut kompleks perumahan.
Pembangunan tersebut juga jaringan jalan, kawasan perdagangan dan industri serta infrastruktur yang menghubungkan permukiman satu dengan lainnya. Pada 2026, pemerintah Israel juga mengalokasikan sekitar 3 miliar shekel (Rp17,7 triliun) untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan E1 dan Ma'ale Adumim, menurut organisasi Ir Amim.
Di kawasan yang sama, rencana pembangunan kawasan pekerjaan dan perdagangan seluas sekitar 1.355 dunam juga telah diproses. Dengan demikian, E1 perlahan membentuk sebuah ruang perkotaan dan ekonomi yang lebih luas, bukan sekadar kumpulan rumah baru.
Perkembangan tersebut juga berlangsung ketika proses hukum mengenai proyek tersebut masih berjalan. Kelompok Ir Amim, Bimkom dan Peace Now bersama warga Badui Palestina mengajukan gugatan terhadap rencana tersebut ke Pengadilan Distrik Yerusalem, dilansir dari Anadolu.
Pengadilan menolak permintaan negara untuk membatalkan gugatan dan meminta pemerintah memberikan tanggapan lebih rinci terhadap argumen para pemohon. Kelompok-kelompok tersebut juga mengatakan pemerintah sebelumnya berkomitmen memberikan pemberitahuan sebelum tender dibuka.
Namun, tender 1.234 unit pada 18 Agustus diumumkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pemohon, menurut organisasi tersebut. Batas akhir penawaran ditetapkan pada 19 Oktober, hanya sekitar sepekan sebelum pemilihan parlemen Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober.
Kondisi tersebut memicu tuduhan dari Peace Now terhadap pemerintah Israel. Organisasi itu menilai pemerintah berusaha menjadikan pembangunan sebagai fakta di lapangan sebelum kemungkinan terjadinya pergantian pemerintahan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....