Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah memilih menerapkan empat gelombang pelaksanaan untuk memastikan seluruh sarana pendidikan dan asrama siap sebelum menerima siswa baru.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan keputusan tersebut bukan menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. Sebaliknya, langkah itu menjadi bentuk tanggung jawab agar seluruh fasilitas pendidikan dan asrama telah memenuhi standar keamanan sebelum ditempati siswa.

"Kami tidak ingin anak-anak datang ke tempat yang sarananya belum benar-benar siap. Setiap titik harus aman dan nyaman sebelum kami menyambut mereka," kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 13 Juli 2026.

Sebanyak 101 Sekolah Rakyat akan melaksanakan MPLS dalam empat gelombang. Gelombang pertama diikuti 19 Sekolah Rakyat permanen pada 14 Juli 2026.

Gelombang kedua diikuti 63 Sekolah Rakyat permanen pada 31 Juli 2026. Delapan Sekolah Rakyat rintisan di Jabodetabek memulai MPLS pada 15 Agustus 2026.

Sementara itu, 11 Sekolah Rakyat permanen lainnya memulai MPLS pada gelombang keempat, yakni 31 Agustus 2026. Seluruh gelombang menggunakan kurikulum dan tahapan MPLS yang sama.

Gus Ipul menjelaskan MPLS menjadi bagian dari program persiapan sebelum siswa memasuki pembelajaran reguler. Program tersebut berlangsung sekitar tiga bulan dan dilanjutkan dengan matrikulasi serta kehidupan berasrama.

"MPLS merupakan bagian dari program persiapan yang berlangsung kurang lebih tiga bulan. Setelah MPLS dilanjutkan dengan matrikulasi, kemudian siswa memasuki program pembelajaran reguler dan program keasramaan."

Program persiapan terdiri atas 19 hari MPLS dan sekitar dua setengah bulan matrikulasi. Selama masa itu, siswa dikenalkan dengan lingkungan sekolah, kurikulum, potensi diri, dan kehidupan di asrama.

Materi MPLS mencakup 36 pembelajaran yang dikelompokkan dalam tujuh tema. Tema tersebut meliputi pengenalan sekolah, pembentukan karakter, literasi, numerasi, kesehatan, perlindungan anak, literasi digital, kedisiplinan, serta pencegahan perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan judi daring.

Seluruh siswa juga akan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, asesmen psikologis, dan pemetaan potensi diri. Mereka turut mendapat pendampingan untuk membangun kebiasaan hidup mandiri di lingkungan asrama.

Pada lima hari pertama, Taruna TNI dan Polri akan mendampingi siswa membangun disiplin dan kemandirian. Pendampingan dilakukan dalam aktivitas sehari-hari tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan anak.

Gus Ipul menegaskan seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak. Kemensos menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat.

"Tidak ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan maupun intoleransi. Jika terjadi kekerasan, pelakunya langsung diberhentikan. Tidak ada surat peringatan pertama ataupun kedua," ucapnya.

Komitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman juga kembali ditekankan menjelang dimulainya MPLS. Mensos juga meminta setiap tenaga pendidik memastikan siswa merasa terlindungi sejak hari pertama berada di lingkungan sekolah.

"Pastikan mereka aman dan nyaman, tidak ada perpeloncoan, tidak ada tindakan kekerasan, tidak ada hal-hal yang menciderai MPLS," kata Gus Ipul saat koordinasi dengan seluruh Kepala Sekolah Rakyat.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena peserta didik Sekolah Rakyat memiliki karakteristik yang berbeda dibanding sekolah pada umumnya. Mereka berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dijangkau langsung pemerintah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka.

Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat. Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya, jumlah peserta didik telah mencapai 43.346 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPS," ucapnya.

Keberhasilan menjangkau puluhan ribu anak dari keluarga prasejahtera menjadi langkah awal pemerintah memperluas akses pendidikan. Namun, kesempatan belajar tersebut baru akan bermakna apabila didukung lingkungan yang layak serta fasilitas memadai bagi peserta didik.