RRI.CO.ID, Entikong – Di tengah tingginya biaya pupuk dan operasional kebun, petani sawit di Kabupaten Sanggau kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber pendapatan mereka terus merosot dalam beberapa pekan terakhir, sehingga memicu keresahan di kalangan petani.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrykus Bambang, menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap petani sawit rakyat. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi petani yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

"Harga pupuk masih tinggi, sedangkan harga TBS justru turun. Kondisi ini tentu sangat memberatkan petani sawit," kata Hendrykus Bambang dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Selasa 2 Juni 2026.

Ia mengungkapkan, keluhan petani terus bermunculan seiring meningkatnya biaya produksi yang harus mereka tanggung. Selain harga pupuk yang belum menunjukkan penurunan signifikan, berbagai kebutuhan operasional kebun juga terus mengalami kenaikan sehingga menekan keuntungan petani.

Menurut Hendrykus, harga TBS yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp3.400 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp2.500 per kilogram. Penurunan hampir Rp900 per kilogram tersebut dinilai sangat memukul petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan rumah tangga sepenuhnya dari hasil panen sawit.

"Kondisi ini membuat margin keuntungan petani semakin tipis. Bahkan tidak sedikit petani yang mengaku kesulitan menutupi biaya perawatan kebun karena pendapatan yang diterima terus berkurang," ujarnya.

Yang menjadi pertanyaan, lanjut Hendrykus, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global saat ini relatif stabil. Namun, kondisi tersebut tidak tercermin pada harga TBS yang diterima petani di tingkat bawah.

Menurutnya, adanya perbedaan antara stabilnya harga CPO dan merosotnya harga TBS mengindikasikan masih terdapat persoalan dalam tata niaga sawit yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh agar mekanisme pembentukan harga lebih transparan dan adil.

"Sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh perusahaan, sementara petani yang berada di ujung rantai produksi justru harus menanggung dampak penurunan harga," kata Hendrykus.

Disampaikannya, sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor perkebunan sawit, Sanggau dinilai sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas tersebut. Ketika harga TBS turun, daya beli masyarakat ikut melemah dan berdampak pada perputaran ekonomi di berbagai sektor.

Karena itu, Hendrykus meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi petani sawit rakyat. Salah satunya melalui pembenahan tata niaga TBS, pengawasan rantai distribusi, serta kebijakan yang mampu menekan biaya produksi petani.