RRI.CO.ID, Entikong – Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen membenahi tata niaga perkebunan kelapa sawit agar lebih berpihak kepada petani. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap PKS, tetapi juga terhadap ramp dan timbangan yang selama ini dikeluhkan petani.
"Kita mulai membenahi tata niaga perkebunan di Kabupaten Sanggau. Selama ini memang masih ada hal-hal yang perlu ditertibkan agar petani mendapatkan perlakuan yang adil," kata Wabup Susana di Sanggau, Senin 1 Juni 2026.
Menurut Wabup Susana, persoalan tata niaga sawit tidak hanya berkaitan dengan harga pembelian TBS oleh perusahaan. Di lapangan, petani juga kerap menghadapi kendala pada proses penjualan melalui ramp yang menjadi mata rantai pemasaran hasil panen.
"Kita mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah (pusat) karena tata niaga yang selama ini berjalan mulai dibenahi. Terutama terkait penjualan TBS yang harus lebih tertib dan transparan," ungkapnya.
Ia juga menyoroti keberadaan ramp sawit yang perlu mendapat perhatian karena sebagian besar memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan sawit. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aktivitas jual beli berlangsung sesuai aturan dan tidak merugikan petani.
"Saya tahu ramp-ramp itu binaan dari perusahaan semua. Di belakangnya ada perusahaan dan mereka bekerja sama, sehingga tata kelolanya juga harus diperhatikan dengan baik," ucapnya.
Selain itu disebutkan, Pemkab akan melakukan pengawasan terhadap akurasi timbangan yang digunakan dalam transaksi TBS. Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan yang selama ini disampaikan petani terkait hasil penimbangan.
"Nanti dari Dinas Koperasi akan mengecek apakah timbangan mereka sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Wabup Susana mengungkapkan, persoalan timbangan bukan hal baru. Saat masih menjadi anggota DPRD Sanggau, ia bersama sejumlah pihak pernah melakukan inspeksi dan menemukan adanya ketidaksesuaian pada beberapa lokasi penimbangan.
"Pada saat saya menjadi anggota DPRD pernah kita sidak, dan rata-rata timbangan mereka banyak yang bermasalah serta tidak sesuai dengan ketentuan," tegasnya.
Menurutnya, pembenahan tata niaga sawit harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penerimaan buah, penimbangan, hingga penetapan harga. Dengan sistem yang lebih tertib, petani akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam menjual hasil panennya.
"Harapan saya ada kerja sama yang baik dari semua pihak. Jangan sampai hanya keuntungan yang dipikirkan, tetapi rasa gotong royong dan keadilan bagi petani diabaikan," ucapnya.
Wabup Sanggau menilai, tata niaga yang sehat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kesejahteraan petani sawit. Dengan demikian, sektor perkebunan sawit di Kabupaten Sanggau dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....