RRI.CO.ID, Entikong - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Tariyah, menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap reforma agraria. Menurutnya, reforma agraria bukan sekadar pembagian tanah, tetapi upaya sistematis memperbaiki struktur penguasaan dan pemanfaatan lahan.

“Reforma agraria berfokus pada penataan aset melalui kepastian hukum hak atas tanah atau sertifikasi dan tanpa kepastian hukum melalui sertifikasi, masyarakat akan terus berada dalam posisi rentan,” ujarnya Dalam Dialog Entikong Menyapa RRI Entikong, Rabu 4 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa terdapat dua instrumen utama dalam reforma agraria yang harus berjalan seimbang. Kedua instrumen tersebut menjadi dasar negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing terkait penataan aset melalui sertifikasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hak atas tanah. Dengan kepastian tersebut, potensi konflik agraria dapat ditekan sejak dini.

Instrumen kedua dalam reforma agraria adalah penataan akses yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Penataan akses ini mencakup dukungan ekonomi, pendampingan, serta akses terhadap permodalan dan pasar.

 “Penataan akses adalah kunci agar tanah yang dimiliki masyarakat benar-benar produktif. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi roh dari pelaksanaan reforma agraria,” ujarnya.

Dijelaskan Tariyah, bahwa tanpa penataan akses sertifikasi tanah berpotensi tidak memberikan dampak signifikan. Tanah yang sudah bersertifikat tetap membutuhkan dukungan agar mampu meningkatkan taraf hidup pemiliknya.

Ombudsman RI, lanjutnya terus mendorong agar pelaksanaan reforma agraria dilakukan secara akuntabel. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

“Kedua instrumen reforma agraria harus dilaksanakan bersama-sama agar dapat memberikan dampak keadilan sosial bagi masyarakat,” kata Tariyah.