KBRN, Entikong: Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan batas waktu hingga 15 November 2025 bagi seluruh desa untuk menyampaikan data aset yang akan dijadikan lahan pembangunan Kantor Operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sanggau yang menegaskan pentingnya kesiapan lahan sebagai bagian dari percepatan pengembangan Kopdes di seluruh wilayah.

Namun, Desa Entikong menjadi salah satu desa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. Desa yang berada di kawasan perbatasan ini tidak memiliki aset desa yang sesuai dengan kriteria lahan pembangunan kantor operasional Kopdes Merah Putih.

Ketua Kopdes Merah Putih Entikong, Hermanus Senyan menjelaskan, pihaknya tidak dapat melaporkan aset apa pun karena desa memang tidak memiliki aset yang memenuhi persyaratan. Ia menegaskan, peraturan terkait penetapan lahan harus dipenuhi, sementara Entikong tidak memiliki aset desa yang dapat diusulkan.

"Kami kini menunggu langkah pemerintah daerah, apakah akan mengeluarkan kebijakan khusus bagi desa-desa yang menghadapi kendala serupa. Beberapa desa lain juga menghadapi keterbatasan aset, sehingga diperlukan solusi yang komprehensif dari pemerintah daerah," ungkap Hermanus, Minggu (30/11/2025).

Hermanus menambahkan, pengurus Kopdes tidak mampu berbuat banyak selama tidak ada aset yang dapat dijadikan lahan pembangunan kantor operasional. Ia menegaskan, kondisi ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, mengingat desa tidak bisa menciptakan aset baru secara mendadak.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat mengeluarkan kebijakan khusus untuk desa-desa yang belum memiliki aset lahan. "Langkah tersebut penting agar pembangunan kantor operasional Kopdes dapat berjalan merata, termasuk di wilayah perbatasan yang membutuhkan penguatan layanan dan kelembagaan desa," imbuhnya. (EK)