Tahap I, BNPB Bangun 109 Huntara untuk Korban Gempa Manggarai

RRI.CO.ID, Manggarai – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun 109 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Manggarai. Pembangunan tahap awal ini diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa.

Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, mengatakan dari 385 unit rumah rusak berat hasil pendataan tahap pertama, sebanyak 109 unit saat ini telah masuk progres pembangunan huntara.

Pembangunan huntara tahap pertama tersebut tersebar di lima desa di wilayah Kecamatan Wae Ri'i, Ruteng, dan Reok. Menurut Asep, pembangunan tetap dilakukan sebagai langkah percepatan meskipun By Name By Address (BNBA) tahap pertama masih dalam proses untuk ditetapkan melalui surat keputusan.

Ia menjelaskan, rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat dan sudah roboh menjadi prioritas pembangunan. Data sementara yang telah dihimpun menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di lapangan.

"Kita melakukan percepatan yang rumah-rumah sudah roboh, kita bangun langsung. Meskipun BNBA belum ditandatangani. Karena kita udah data, udah punya data, data sementara yang rumah rusak berat itu berapa," ujarnya.

Sementara itu, warga yang rumahnya mengalami rusak ringan dan rusak sedang akan mendapatkan bantuan dana stimulan. Untuk rumah rusak ringan, besaran stimulan sebesar Rp15 juta, sedangkan rusak sedang sebesar Rp30 juta.

Dana tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan secara bebas oleh penerima. Sebagian besar dana akan digunakan untuk pengadaan material bangunan, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan untuk membayar tenaga tukang.

"Kalau ringan dan sedang, itu nanti diberikan dana stimulan. Dana stimulan itu dalam proses, masih dalam proses dana stimulan. Untuk rusak ringan itu 15 juta, rusak sedang itu 30 juta. Namun, jangan sampai salah mengartikan, bukan dikasih uang. Itu 80% akan dibelikan material, untuk yang 20%-nya untuk tukang, ongkos tukang," ungkapnya.

Asep menyebut, pembangunan huntara direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap pertama dan tahap kedua. Namun, pendataan kerusakan rumah masih terus dilakukan karena gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah.

Pendataan kerusakan rumah ditargetkan dikunci sementara pada 28 September 2026, seiring berakhirnya masa tanggap darurat. Meski demikian, data masih dapat diperbarui apabila ditemukan kerusakan tambahan di lapangan.

Terkait hunian tetap (huntap), Asep menuturkan pembangunan akan dilanjutkan setelah pembangunan huntara selesai. Huntara diupayakan dibangun di sekitar lahan milik warga yang nantinya menjadi lokasi pembangunan huntap.

Konsep tersebut diharapkan membuat huntara tetap dapat dimanfaatkan masyarakat setelah rumah permanen selesai dibangun, sehingga tidak harus dibongkar dan dipindahkan.

Bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan huntara, pemerintah desa diminta melakukan pendataan dan melaporkannya secara berjenjang kepada camat hingga bupati. Pemerintah daerah selanjutnya dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara komunal.

Asep juga menjelaskan, pelaksanaan pembangunan rumah bagi warga terdampak tidak secara khusus dikerjakan oleh TNI. Pembangunan melibatkan vendor yang tersedia di daerah, sementara keterlibatan TNI maupun unsur pemerintah lainnya lebih diarahkan untuk membantu mempercepat proses pembangunan.

Menurutnya, ada enam vendor lokal yang disiapkan untuk mendukung pembangunan. Namun, ketersediaan material seperti GRC dan baja ringan masih menjadi salah satu kendala karena material tersebut belum umum digunakan masyarakat setempat.

Selain mempercepat pembangunan, vendor juga didorong memberdayakan tenaga kerja lokal, termasuk warga yang rumahnya terdampak gempa.

Warga yang memiliki keterampilan sebagai tukang dapat dilibatkan sebagai pekerja dan memperoleh upah dari vendor. Sementara warga yang tidak memiliki keterampilan tukang tetap dapat dilibatkan sebagai tenaga pembantu atau kenek.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan hunian bagi korban gempa, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat terdampak melalui keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.